80 Persen Siswa Sekolah Unggulan Garuda Dapat Beasiswa, Pemerintah Tekankan Inklusivitas

Tampang.com | Pemerintah berkomitmen memberikan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan melalui program Sekolah Unggulan Garuda. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti Saintek) Stella Christie menyatakan bahwa sekitar 80 persen siswa di Sekolah Unggulan Garuda, baik yang berstatus Sekolah Garuda Baru maupun Sekolah Garuda Transformasi, akan menerima beasiswa penuh dari pemerintah. Skema ini khusus ditujukan bagi siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu.

Menurut Stella, pemberian beasiswa ini menggunakan prinsip ekonomi terbalik, yakni semakin rendah kondisi ekonomi siswa, semakin besar peluang mereka menerima bantuan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem RSBI sebelumnya. “80 persen dari muridnya akan diberikan beasiswa. Asas penerimaannya berdasarkan asas ekonomi, di mana semakin miskin semakin mungkin diterima,” ujarnya.

Pemerintah sengaja merancang Sekolah Unggulan Garuda dengan skema berbayar untuk siswa yang mampu, sehingga lingkungan belajar menjadi lebih inklusif dan beragam. Dengan adanya siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, diharapkan tercipta interaksi sosial yang sehat dan memperkaya pengalaman belajar. Sekolah Unggulan Garuda juga tersebar di berbagai daerah, termasuk wilayah pelosok seperti Nabire di Papua Tengah dan Belitung Timur, sehingga tidak bisa disebut eksklusif.

Lebih lanjut, Stella menegaskan bahwa Sekolah Unggulan Garuda tidak menyediakan kuota khusus untuk kelompok tertentu, termasuk siswa penyandang disabilitas. Semua siswa mendapatkan akses yang setara tanpa diskriminasi. “Tidak ada perbedaan, tapi memang ada pemikiran bahwa ini harus bisa sangat inklusif. Apakah akan ada kuota khusus? Tidak, tidak akan ada kuota khusus,” jelasnya.

Program Sekolah Garuda Transformasi rencananya akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026 dengan 12 sekolah yang sudah resmi beroperasi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan empat Sekolah Garuda Baru yang akan mulai beroperasi pada 2026.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata, memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari berbagai lapisan sosial untuk mendapatkan pendidikan terbaik tanpa harus terbebani biaya.