65 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi, Tampung Ribuan Siswa dari Keluarga Miskin

Tampang.com | Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa sebanyak 65 Sekolah Rakyat siap dibuka pada tahun 2025, dengan daya tampung mencapai sekitar 6.800 siswa dari keluarga tidak mampu. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.

"Prosesnya terus berjalan. Dari semula 53 lokasi, kini sudah ada 65 yang dinyatakan siap. Masih ada sekitar 35 lokasi tambahan yang sedang kami verifikasi," ujar Gus Ipul—sapaan akrab Mensos—usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Ia menambahkan bahwa dari hasil peninjauan sementara, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan sebagian besar lokasi tambahan tersebut memenuhi syarat. Dengan begitu, jumlah siswa yang bisa tertampung tahun ini diperkirakan bisa mencapai 10.000 orang.


Target 100 Lokasi, Pemerintah Genjot Infrastruktur

Kemensos bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PU, terus berpacu dengan waktu untuk memenuhi target pembangunan 100 Sekolah Rakyat hingga Juli 2025.

Menurut Gus Ipul, kapasitas tiap sekolah bervariasi, dari yang mampu menampung 50 hingga 100 siswa. "Kami optimistis jumlahnya masih bisa bertambah," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menekankan bahwa kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat dibutuhkan demi kesuksesan program ini. “Kita ingin entaskan kemiskinan melalui pendidikan yang layak bagi generasi muda,” ujarnya.


Peran Strategis Pemda dan Persiapan Regulasi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pihaknya telah menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk ikut aktif mendukung realisasi Sekolah Rakyat, terutama terkait penyediaan lahan, akses jalan, air, dan listrik.

"Usulan lahan dari pemda harus dipastikan bebas sengketa dan layak secara infrastruktur. Saat ini ada 351 usulan dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota," jelas Tito.

Ia juga mengungkapkan telah menyiapkan draft Peraturan Daerah (Perda) serta perjanjian kerja sama antara Kemensos dan pemda untuk penggunaan aset daerah demi kepentingan program tersebut. “Aset tetap milik pemda, tapi akan dipinjampakaikan ke Kemensos untuk operasional Sekolah Rakyat,” tambahnya.


Sekolah Digital dan Fokus ke Kaum Duafa

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyambut antusias dukungan lintas sektor terhadap gagasan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.

Ia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan mengusung sistem digital dalam segala aspek—dari presensi siswa, sistem manajemen, hingga kurikulum pembelajaran. “Kita ingin memuliakan kaum dhuafa lewat pendidikan yang modern dan bermartabat,” ujarnya.