Tantangan Infrastruktur untuk Adaptasi Truk Listrik di Indonesia
Tanggal: 29 Mei 2025 22:51 wib.
Jakarta, Tampang.com – Upaya sejumlah pihak untuk meramaikan pasar kendaraan niaga dengan truk listrik di Tanah Air sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emissions pada 2060. Namun, hingga saat ini, kesiapan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat adaptasi truk listrik.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik masih menjadi kendala krusial dalam kesiapan infrastruktur.
"Jadi charging station ini juga yang selalu menjadi kendala dan tantangan. Kami mau ini (menggunakan truk listrik) tapi harusnya lengkap dong charging station-nya. Misalnya Jawa katakan jaraknya 1000 km, lalu ada berapa titik SPKLU yang harus digelar," katanya pada acara Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2025, Selasa (27/5/2025).
Kebutuhan Charging Station Khusus Truk Listrik
Pada acara yang sama, Arief Wijaya, Managing Director World Resources Institute (WRI) Indonesia, menjelaskan bahwa kebutuhan daya truk listrik berbeda dari mobil penumpang listrik, sehingga charging station-nya pun harus disesuaikan.
"Memang ada sedikit perbedaan kalau mobil-mobil biasa mungkin pakainya cuma 30 kW, tapi dari WRI juga sudah bikin studi kalau bus atau truk biasanya mintanya ultra fast charging, sehingga harus besar kapasitasnya," katanya.
Arief juga menjelaskan bahwa infrastruktur pengisian daya ekosistem saat ini di Indonesia masih melibatkan dua pihak: pemerintah melalui penugasan PLN, dan pihak swasta. Ia berharap, bila ekonomi sudah membaik dan penggunaan kendaraan listrik semakin banyak, maka SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) swasta juga akan makin banyak. Hal ini diharapkan akan membuat infrastruktur truk listrik ke depannya menjadi lebih memadai.
Pengembangan infrastruktur yang ideal, khususnya ultra fast charging station dengan kapasitas besar, menjadi kunci utama untuk mempercepat transisi kendaraan niaga berat menuju era zero emission di Indonesia.