Tahun 2025: Rencana Kenaikan Gaji PNS 8%, Bagaimana Dampaknya?

Gaji para aparatur sipil negara atau ASN akan kembali naik tahun depan. Setelah pada tahun ini naik sebesar 8% sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, rencana kenaikan gaji ASN pada 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rencana penyesuaian gaji ASN tersebut telah tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Pemerintah memiliki tujuan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan produktivitas ASN. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, merancang kebijakan belanja pegawai yang lebih kualitatif, serta melakukan reformasi sistem jaminan pensiun dan hari tua PNS.

Selama periode 2019-2023, belanja pegawai terus mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,6%. Bahkan, alokasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp 484,4 triliun, atau sekitar 2,1% dari produk domestik bruto (PDB), menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat tertinggi.

Peningkatan belanja pegawai setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti penyesuaian gaji dan pensiun pokok, pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja kementerian atau lembaga (K/L) seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Dokumen KEM PPKF menjelaskan bahwa belanja pegawai memiliki pertumbuhan yang signifikan di tahun 2024. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur negara. Namun, sejauh mana rencana penyesuaian gaji ASN pada 2025 mampu memberikan dampak positif, terutama terkait daya beli dan konsumsi para PNS?

Kenaikan gaji ASN sebesar 8% pada tahun ini tentu memberikan harapan tersendiri bagi para PNS. Namun, perlu dipahami bahwa dampak kenaikan tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Bagaimana kenaikan gaji tersebut dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi para PNS? Apakah hal ini akan mendorong peningkatan produktivitas mereka, ataukah justru menimbulkan inflasi dan ketimpangan serta tidak merata dalam pemberian kesejahteraan di lingkungan ASN?

Diperlukan evaluasi yang komprehensif terkait dengan rencana kenaikan gaji ASN ini. Dalam evaluasi tersebut, perlu diperhatikan tidak hanya aspek kuantitatif, namun juga aspek kualitatif dari dampak kenaikan gaji ASN. Misalnya, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, motivasi kerja, serta kontribusi para ASN dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bagaimana rencana ini terkait dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kinerja birokrasi melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.