Yustinus Pratowo: Prabowo itu Pemimpin Masa Lalu, Rakyat: Jokowi itu Pemimpin Pembohong
Tanggal: 20 Feb 2019 08:11 wib.
Pengamat ekonomi, Yustinus Pratowo, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto tidak pantas menjadi presiden, contoh pemimpin masa lalu yang tidak mengenal industry 4.0, itu diungkapkan pada saat TV One, ILC 19 Februari 2019.
Langsung disanggah oleh Ferry Mursidan, di BPN (Badan Pemenangan Nasional) tidak pernah ada kalimat yang menyatakan Jokowi tidak pantas jadi pemimpin, apalagi jadi presiden, sesuatu yang tidak pantas dibicarakan, karena saat ini capres hanya ada 2 dan Yustinus Pratowo pendukung Jokowi. Yustinus juga menyampaikan bahwa kesalahan angka, dibolehkan pada saat debat, artinya data bohong boleh ditampilkan.
Tetapi rakyat juga boleh menilai, Jokowi itu presiden pembohong, apa yang dijanjikan tidak sesuai apa yang dilakukan. Jika arah kebijakan menuju yang dijanjikan masih bisa ditoleransi jika tidak sampai, tetapi ini arah kebijakannya berbeda arah,” ungkap Rizal Ramli.
Kebijakan impor kebutuhan pangan pada saat panen sangat merugikan petani. Dulu pada saat kampanye, Jokowi sesumbar akan menghentikan impor, segala macam kebutuhan pangan, sampai mengucapkan, “apa lagi?”, menandakan akan mengstop impor pangan. Lain di mulut lain dikerjakan. Impor pangan Indonesia masih berlangsung dan makin menggila. Kejadian rebut antara kepala Bulog, Budi Waseso dan Menteri Perdagangan, Enggar T, menunjukkan ketidaksamaan kebijakan atas dan bawahannya.
Jokowi bukan cuma pemimpin pembohong, tetapi pemimpin yang lemah terhadap menterinya, karena tidak mampu mengatur mereka. Menteri titipan dari partai politik membuat Jokowi merasa harus balas budi. Pada saat kampany tahun 2014, Jokowi bilang kabinet ramping, tidak perlu banyak seperti kabinet SBY, tetapi malahan sekarang kabinet gendut, malahan komisaris-komisaris BUMN pun diisi oleh orang politik. Tidak seperti jaman dulu, komisaris ditempati oleh direktur-direktur yang sudah pension, hal ini dimaksudkan untuk tetap bisa mengawasi BUMN yang dulu pernah dinakhodai. Sehingga BUMN tetap bisa maju sesuai dengan kebijakan direktur sebelumnya.