Warga Muarojambi Duduki Kantor Bupati: Tuntut Janji Perbaikan Jalan yang Tak Kunjung Terpenuhi

TAMPANG.com — Ratusan warga dari empat desa di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi, melakukan aksi menduduki Kantor Bupati Muarojambi sejak Rabu (7/5/2025). Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang memuncak setelah janji perbaikan jalan oleh pemerintah daerah tak kunjung ditepati.

Empat Desa Bersatu Tuntut Hak Dasar

Aksi ini melibatkan warga dari Desa Kedotan, Keranggan, Tantan, dan Rantau Majo. Mereka datang sejak pukul 10.00 WIB dan menyatakan akan bertahan hingga waktu yang tidak ditentukan, sampai pemerintah benar-benar menunjukkan tindakan nyata atas janji yang sudah diberikan.

“Kami hanya diberikan janji manis. Sampai sekarang tidak ada satupun alat berat yang turun ke lapangan,” kata Apri Yadi, perwakilan aksi dari Desa Kedotan.

Jalan Rusak Parah Picu Kecelakaan dan Isolasi

Jalan tanah sepanjang 20 kilometer yang menghubungkan ke pusat kota dibiarkan rusak parah selama bertahun-tahun. Kondisi jalan berlubang, berlumpur, dan tergenang air, membuat warga kesulitan mengakses layanan dasar.

Tak hanya menghambat pergerakan ekonomi, jalan ini juga telah menyebabkan banyak kecelakaan. Anak-anak dan guru bahkan harus bermalam di rumah sanak saudara demi bisa pergi ke sekolah.

Sudah Iuran Rp 11 Juta untuk Perbaikan Mandiri

Warga sebenarnya sudah berinisiatif melakukan perbaikan jalan secara mandiri. Mereka iuran dan mengumpulkan dana sebesar Rp 11 juta untuk membeli material pengerasan. Namun jumlah tersebut tidak cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak.

“Kami bukannya berpangku tangan. Tapi tanggung jawab utama ada pada pemerintah. Ini hak kami sebagai warga,” ujar Apri lagi.

Janji Pemerintah Tinggal Janji

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya dilakukan pada Senin, 14 April 2025, di kantor DPRD Kabupaten Muarojambi. Saat itu, perwakilan pemerintah daerah, termasuk Ketua DPRD Aidi Hatta dan Wakil Bupati Junaidi H Mahir, telah menandatangani berita acara kesepakatan bahwa perbaikan jalan akan dimulai paling lambat 24 April 2025.

Namun hingga minggu pertama Mei, tidak ada realisasi apapun di lapangan.

Pemerintah Diminta Bertanggung Jawab

Warga menganggap pemerintah daerah telah melakukan ingkar janji, dan mendesak agar proyek perbaikan jalan segera dimulai, tanpa alasan tambahan atau penundaan.

Mereka menolak solusi jangka panjang yang tidak realistis, seperti penundaan pembangunan aspal hingga tahun 2028. “Kami tidak bisa tunggu sampai lima tahun lagi. Kami butuh jalan sekarang,” tegas perwakilan warga.