Wamentan: Program SPHP dan Bansos Beras Dapat Dilanjutkan pada Juni atau Juli 2025

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memperkirakan bahwa program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan sosial beras akan dapat dilanjutkan pada bulan Juni atau Juli 2025. Saat mengunjungi pusat penggilingan padi Perum Bulog di Pangulah Utara, Kota Baru, Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (15/5/2025), Sudaryono menjelaskan bahwa penangguhan kedua program tersebut disebabkan oleh musim panen beras yang tengah berlangsung.

“Ini kan masih musim panen, jadi mungkin pada bulan Juni atau Juli dan seterusnya, kami akan mengeluarkan program SPHP,” ungkap Sudaryono. Sejak Februari lalu, pemerintah memang telah menghentikan sementara kedua program tersebut sebagai langkah untuk melindungi para petani.

Ia menambahkan bahwa beras yang ada di gudang perlu disirkulasikan, baik untuk kebutuhan ekspor maupun untuk bantuan pangan bagi masyarakat. “Kami perlu memastikan bahwa beras ini dikelola dengan baik. Kita harus memanfaatkan beras untuk program SPHP dan bantuan sosial lainnya,” ujar Sudaryono menegaskan pentingnya manajemen persediaan beras.

Meskipun demikian, keputusan untuk melanjutkan program SPHP dan bansos beras masih akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Sosial (Kemensos). “Kami berupaya untuk memastikan produksi beras tersimpan dengan baik,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menjelaskan alasan mengapa program SPHP dan bansos beras belum dapat dilanjutkan. Menurutnya, adanya risiko penurunan harga beras jika kedua program tersebut dilanjutkan. Dia mencatat bahwa sekitar 40 persen harga gabah kering panen (GKP) masih berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. “Kami telah melakukan pengecekan lapangan bersama Perum Bulog, dan harga GKP yang ada di bawah HPP cukup signifikan. Jika kami melanjutkan SPHP, harga beras bisa semakin tertekan,” ujar Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/5/2025).

Menteri Amran juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang memasuki musim kemarau, sehingga penting untuk menjaga harga GKP di atas HPP. “Sekitar 60 persen dari total GKP saat ini berada di garis HPP ataupun di atasnya. Ini adalah hal yang harus kita pertahankan demi kebahagiaan para petani kita,” terangnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, baik Sudaryono dan Amran sepakat bahwa stabilitas harga beras sangat penting untuk menjaga kesejahteraan petani Indonesia. Jika hal ini dapat dicapai, maka program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti SPHP dan bansos beras, dapat kembali dilanjutkan secara berkelanjutan.