Wamensos: Guru Sekolah Rakyat Harus Punya Empati kepada Murid-Murid Miskin

Tampang.com | Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, baru-baru ini mengungkapkan bahwa kementeriannya saat ini sedang melakukan proses seleksi untuk guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat (SR). Menurutnya, salah satu kriteria penting bagi calon guru di Sekolah Rakyat adalah memiliki empati yang tinggi terhadap murid-murid yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. 

"Dalam proses asesmen ini, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah setempat. Kami berkomitmen agar para guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari daerah yang sama dengan murid-muridnya. Sebagai contoh, jika Sekolah Rakyat itu berada di Kota Semarang, kami ingin memastikan bahwa baik murid maupun guru semuanya berasal dari wilayah tersebut," jelas Agus saat memberikan keterangan usai seminar bertema "Deep Learning, Sekolah Rakyat, dan Pemberdayaan Masyarakat" di Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa, 27 Mei 2025.

Wamensos juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan penghitungan mengenai kebutuhan jumlah guru yang akan diperlukan di masing-masing kabupaten dan kota. Dia menjelaskan, "Kita sedang menilai apakah status guru tersebut akan menjadi PPPK, PPG, atau ASN, agar dihasilkan guru-guru terbaik yang siap mengajar."

Agus menegaskan pentingnya empati guru, terutama di Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Dia berharap Universitas PGRI dapat menjadi mitra yang efektif dalam menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas untuk Sekolah Rakyat. "Universitas PGRI diharapkan dapat memasok guru-guru yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki dedikasi dan komitmen tinggi untuk mendidik anak-anak dari latar belakang yang kurang mampu," ujar Agus.

Lebih lanjut, Kemensos juga tengah melakukan seleksi untuk kepala sekolah di masing-masing Sekolah Rakyat. "Untuk kepala sekolah, kami melakukan pengujian dan wawancara. Proses ini dikelola langsung oleh Kementerian Sosial," kata Agus.

Pembentukan Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memutus siklus kemiskinan yang berkepanjangan. Sekolah ini menerapkan konsep boarding school yang dapat menampung hingga 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Sebuah unit Sekolah Rakyat membutuhkan lahan seluas 8,5 hektare, yang mencakup kelas, asrama, dapur, tempat makan, laboratorium, tempat ibadah, dan lapangan olahraga.

Agus juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan menawarkan fasilitas pendidikan vokasi, termasuk pendidikan di bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. "Dengan demikian, para lulusan nanti tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tetapi juga karakter yang kuat, baik dalam aspek kebangsaan maupun sosial, serta keterampilan praktis," tambahnya.

"Begitu mereka lulus SMA, jika mereka tidak tertarik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka sudah dibekali dengan keterampilan sehingga bisa bekerja dan memberikan kontribusi finansial untuk keluarga mereka, yang sering kali berada dalam kesulitan," sambung Agus. Menurutnya, ini merupakan bagian dari instruksi Presiden untuk secara efektif memotong transmisi kemiskinan di Indonesia.

Dia juga memberikan informasi bahwa pada bulan Juli mendatang, diharapkan sebanyak 65 Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia sudah dapat beroperasi. "Presiden menginginkan ada 100 Sekolah Rakyat, tetapi untuk tahap awal, kami berusaha agar 65 sekolah bisa dibuka pada bulan Juli. Sisa 35 sekolah akan kami upayakan untuk dibuka tahun ini juga," pungkas Agus.