Wamenko Kumham: Belt and Road Initiative Perlu Supremasi Hukum demi Pembangunan yang Berkelanjutan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan menegaskan bahwa kesepakatan pembangunan infrastruktur dalam kerangka Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative/BRI) tidak hanya memerlukan komitmen investasi, tetapi juga harus dilandasi supremasi hukum dan tata kelola yang kuat.

“Belt and Road Initiative ini bukan hanya tentang membangun jalan. Ini tentang membangun masa depan,” ujar Otto dalam LAWASIA Belt and Road Initiative and Employment Law Conference 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (11/8).

Otto menekankan peran para advokat dalam memastikan kerangka hukum selalu relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, BRI telah menjadi platform penting untuk pertumbuhan dan pembangunan inklusif, di mana manusia ditempatkan sebagai pusat dari seluruh kegiatan.

Sebagai strategi pembangunan global yang diinisiasi pemerintah Tiongkok, BRI mencakup pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional yang tersebar di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika. Otto menggarisbawahi bahwa salah satu aspek paling berpengaruh namun kerap luput dari perhatian adalah kontribusi BRI dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara-negara peserta.

Di Indonesia, proyek seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan Kawasan Industri Morowali menjadi bukti nyata bagaimana infrastruktur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Proyek-proyek ini telah mempekerjakan puluhan ribu warga Indonesia, memberikan pelatihan teknis, dan mendukung pembangunan kapasitas jangka panjang,” kata Otto.

Ia juga menyebut, manfaat serupa dapat ditemukan di berbagai negara Asia seperti Pakistan, Bangladesh, Laos, dan Kamboja, di mana proyek BRI telah menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat tersebut tidak akan terjadi secara otomatis. Perencanaan matang, regulasi yang jelas, dan pemantauan ketat diperlukan agar masyarakat lokal benar-benar menjadi pusat perhatian dalam setiap proyek.

“Setiap pekerjaan, setiap kontrak, dan setiap proyek harus memberikan kontribusi nyata bagi Asia yang lebih inklusif, terhubung, dan adil,” tegasnya.

Otto mendorong adanya kerja sama erat antar asosiasi advokat di wilayah proyek BRI. Pertukaran pengetahuan hukum, pembaruan peraturan, dan koordinasi lintas yurisdiksi diyakininya akan memberi manfaat besar bagi seluruh pihak yang terlibat. “Saya percaya ini akan menguntungkan semua anggota asosiasi pengacara di seluruh wilayah Belt and Road Initiative,” pungkasnya.