Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Siaga Pantau Arus Mudik Lebaran 2025

Tampang.com | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengimbau seluruh kepala daerah, termasuk Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

Dalam kunjungannya ke Terminal Leuwipanjang, Sabtu (22/3/2025), Bima menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh meninggalkan daerahnya selama periode mudik.

"Kepala daerah diminta sebaiknya untuk standby monitor, karena kepala daerah itu tidak ada libur," ujar Bima.

Sterilisasi Jalur Mudik dari Pasar Tumpah

Bima menyoroti pasar tumpah sebagai penyebab utama kemacetan di beberapa jalur mudik. Ia meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di sekitar area pasar.

"Beberapa jalur terjadi penumpukan karena pasar tumpah, harusnya bisa diantisipasi. Jadi H-5 sampai H+5 dipastikan pasar-pasar itu harus steril," jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar tidak ada perbaikan jalan saat arus mudik berlangsung untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang tidak perlu.

"Ada saja realisasi anggaran yang mengejar target hingga dilakukan perbaikan jalan di saat mudik. Kami harapkan para kepala daerah turun ke lapangan untuk mengawasi ini," kata Bima.

Pemeriksaan Kelaikan Kendaraan Umum

Selain jalur lalu lintas, Bima Arya juga meminta kepala daerah untuk memastikan Dinas Perhubungan melakukan pengecekan kelaikan kendaraan umum yang akan beroperasi selama masa mudik.

Menurutnya, meskipun kendaraan sudah memiliki surat uji kelaikan, pemeriksaan teknis tetap perlu dilakukan untuk menghindari potensi kecelakaan akibat masalah mekanis seperti sistem pengereman yang bermasalah.

"Banyak kasus walaupun surat kelaikannya masih berlaku, ternyata ada persoalan teknis. Jangan sampai di masa mudik terjadi kecelakaan hingga jatuh korban jiwa," tegasnya.

Dukungan Pemerintah untuk Mudik Lebaran 2025

Imbauan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan perjalanan mudik Lebaran 2025 berjalan aman dan lancar. Dengan keterlibatan langsung para kepala daerah, diharapkan kemacetan bisa dikendalikan, jalur mudik lebih tertata, dan keamanan pemudik lebih terjamin.