Wacana Ganti Nomor SIM dengan NIK, Kapan Mulai Berlakunya?

Wacana penggantian nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai digaungkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Pol Yusri Yunus, perwakilan dari Korlantas Polri, yang menyatakan bahwa penerapan ini bertujuan untuk menertibkan data pribadi warga Indonesia.

Selain itu, penerapan ini juga diinisiasi untuk mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan single data atau penggunaan data tunggal dengan memanfaatkan NIK. Yusri menjelaskan, "Jadi intinya bahwa kita buat single data. Paling bagus sekali kalau NIK KTP, SIM atau BPJS, kartu KIS, semua pakai nomor NIK. Kan nomor NIK ini cuma satu orang satu di Indonesia."

Rencananya, kebijakan untuk mengganti nomor SIM dengan NIK diharapkan akan berlaku pada tahun depan atau tepatnya pada tahun 2025. Menurut Yusri, kebijakan single data ini dapat mempermudah proses pendataan seseorang, termasuk mempermudah pencarian data lain seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Yusri juga berharap agar kebijakan ini dapat mencakup nomor NIK dalam BPJS. Dengan adanya penggantian nomor SIM dengan NIK, diharapkan pencarian data seseorang akan menjadi lebih mudah dan efisien. Sehingga, dengan adanya single data, proses administrasi menjadi lebih terpusat dan mempermudah akses terhadap data yang diperlukan, tanpa mengurangi keamanan dan kevalidan data.

Kendati demikian, kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan perlu disusun dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ketika ditanyai mengenai rencana tersebut, Brigjen Pol Yusri Yunus menutupnya dengan menyatakan bahwa kebijakan single data ini merupakan arah yang diarahkan ke sana yang diharapkan dapat membawa manfaat yang besar. Penyelenggaraan data tunggal dengan NIK diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengakses data seseorang.

Penggabungan nomor SIM dengan NIK diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya dengan lebih efisien. Meskipun begitu, kebijakan ini tentunya harus diseleksi secara cermat untuk mempertimbangkan segala aspek terkait keamanan data dan kenyamanan pengguna.