Vonis Hukum Kian Membingungkan, Kepercayaan Publik terhadap Peradilan Anjlok!

Tampang.com | Putusan kontroversial dalam sejumlah kasus besar kembali memicu kekecewaan publik. Dari kasus korupsi hingga pelanggaran HAM, vonis yang dianggap terlalu ringan atau tidak adil membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan objektivitas lembaga peradilan di Indonesia.

Vonis Ringan untuk Koruptor, Berat untuk Rakyat Kecil

Beberapa waktu lalu, seorang mantan pejabat yang terbukti korupsi miliaran rupiah hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara, sementara rakyat kecil yang mencuri untuk bertahan hidup justru diganjar hukuman lebih lama.

“Keadilan di negeri ini terasa terbalik. Hukum seolah tumpul ke atas, tajam ke bawah,” ungkap Ahmad Riza, pengamat hukum dari Lembaga Studi Hukum dan Keadilan (LSHK).

Reformasi Peradilan Jalan di Tempat

Sejak era Reformasi, wacana reformasi hukum dan peradilan terus digaungkan. Namun, kenyataannya praktik peradilan kerap diwarnai ketimpangan, intervensi politik, dan celah-celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan kerah putih.

“Sudah bertahun-tahun kita dengar soal reformasi peradilan, tapi sistemnya tetap kolot dan jauh dari prinsip keadilan substantif,” kata Ahmad.

Minim Transparansi dan Lemahnya Akuntabilitas

Salah satu akar persoalan adalah lemahnya transparansi proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Tidak sedikit keputusan hakim yang tidak disertai pertimbangan hukum yang masuk akal, bahkan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

“Tanpa akuntabilitas, hukum hanya akan jadi panggung formalitas yang tak menyentuh substansi,” tegas Ahmad.

Solusi: Perkuat Integritas Hakim dan Reformasi Sistemik

Para ahli menyarankan agar pemerintah dan Mahkamah Agung benar-benar fokus pada pembenahan integritas aparat peradilan, termasuk proses rekrutmen, pengawasan, dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan jaksa. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau jalannya proses hukum juga harus diperluas.

“Jika keadilan terus dipermainkan, maka kepercayaan publik bisa runtuh permanen, dan itu bahaya besar bagi demokrasi,” tambah Ahmad.

Keadilan Bukan Sekadar Vonis, Tapi Cerminan Negara

Masyarakat tidak lagi hanya menuntut hukuman berat, tapi kejelasan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Tanpa itu, hukum hanya akan jadi simbol, bukan solusi.