Utang Negara Kian Menggunung, Rakyat Harus Siap Bayar Mahal?

Tampang.com | Utang luar negeri dan domestik Indonesia terus mencetak rekor baru. Per akhir kuartal I 2025, total utang pemerintah tercatat telah menembus angka Rp8.300 triliun. Kenaikan tajam ini memicu kekhawatiran tentang keberlanjutan fiskal dan dampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat.

Utang Naik, Tapi Manfaat Tak Terasa Langsung

Pemerintah berdalih bahwa penambahan utang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun banyak pihak menilai bahwa manfaat dari utang tersebut belum dirasakan nyata oleh rakyat.

“Kalau utangnya untuk membangun jalan atau kereta cepat, tapi harga sembako tetap mahal dan lapangan kerja susah, lalu siapa yang sebenarnya diuntungkan?” ujar Indra Lesmana, pengamat ekonomi publik.

Beban Bayar Bunga Makin Berat

Tak hanya pokok utang, pembayaran bunga juga menjadi beban besar. Dalam APBN 2025, alokasi untuk pembayaran bunga utang mencapai lebih dari Rp500 triliun, hampir setara dengan anggaran pendidikan nasional.

“Ini seperti gali lubang tutup lubang. Kita bayar bunga dulu, bukan bangun masa depan,” kata Indra.

Pajak Rakyat Jadi Penopang

Karena pendapatan negara sebagian besar berasal dari pajak, maka masyarakatlah yang secara tidak langsung ikut menanggung beban utang. Sementara itu, transparansi penggunaan dana hasil utang masih menjadi sorotan publik.

“Utangnya makin besar, tapi rakyat yang harus bayar lewat pajak dan kenaikan tarif layanan publik,” keluh Rina, pegawai swasta di Bandung.

Solusi: Tata Kelola Transparan dan Prioritas pada Ekonomi Rakyat

Para ahli menekankan pentingnya tata kelola utang yang transparan dan berorientasi pada pembangunan yang benar-benar berdampak ke masyarakat. Evaluasi terhadap proyek-proyek besar yang dibiayai utang harus dilakukan secara terbuka.

“Kalau utang dipakai produktif, tidak masalah. Tapi jika boros dan koruptif, rakyatlah yang akhirnya jadi korban,” tegas Indra.