Utang Luar Negeri Indonesia Naik, Tembus Rp 7.100 Triliun

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I tahun 2025 telah mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 430,4 miliar dollar AS, yang jika dikonversi ke dalam rupiah mencapai sekitar Rp 7.117 triliun, dengan asumsi kurs sebesar Rp 16.500 per dollar AS. 

Ketika kita lihat dari tahun ke tahun, angka ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,4 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang hanya sebesar 4,3 persen. Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, BI mengungkapkan bahwa perkembangan posisi ULN ini mayoritas bersumber dari sektor publik.

Di dalam struktur ULN tersebut, posisi utang pemerintah pada kuartal pertama tahun 2025 tercatat sebesar 206,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.421 triliun. Jumlah utang ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7,6 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan 3,3 persen yang tercatat pada kuartal IV tahun 2024. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan ULN Indonesia termasuk penarikan pinjaman yang lebih intensif serta meningkatnya aliran modal asing yang masuk, terutama pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia juga tetap tinggi, meski pasar keuangan global berfluktuasi.

Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kredibilitas dalam pengelolaan ULN. Utang luar negeri akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel, agar penggunaan ULN benar-benar mendorong pembiayaan yang efisien dan optimal. 

Lebih spesifik mengenai sektor-sektor yang mendapatkan alokasi dari ULN pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut: Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mendapatkan porsi terbesar dengan 22,4 persen dari total ULN pemerintah, diikuti oleh Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,5 persen, serta Jasa Pendidikan yang menyumbang 16,5 persen. Sektor Konstruksi dan Transportasi juga mendapatkan alokasi masing-masing sebesar 12 persen dan 8,7 persen dari total ULN.

Menariknya, posisi ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang, yang mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. 

Di sisi lain, posisi utang luar negeri swasta pada kuartal I tahun 2025 tercatat sebesar 195,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 3.232 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 1,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun pertumbuhannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kontraksi hingga 1,6 persen yang terjadi pada kuartal sebelumnya.

Perkembangan positif pada ULN swasta ini terutama didorong oleh sektor bukan lembaga keuangan, yang mencatat pertumbuhan sebesar 0,9 persen, meskipun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan yang diharapkan. Berdasarkan sektor ekonomi, utang swasta paling banyak berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian dengan total pangsa mencapai 79,6 persen dari ULN swasta.

Struktur utang luar negeri swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, yang menyumbang 76,4 persen dari total ULN swasta. Semua hal ini menandakan bahwa walaupun ada tantangan yang dihadapi, namun struktur ULN Indonesia tetap terjaga dengan baik dan sehat.

Menurut BI, struktur ULN Indonesia dapat dikategorikan sehat dengan tingkat rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga stabil pada angka 30,6 persen. Sebagian besar dari utang tersebut adalah utang jangka panjang, yang mencapai 84,7 persen dari total utang luar negeri. 

Oleh karena itu, baik BI maupun pemerintah terus berupaya untuk memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN dan memastikan bahwa struktur utang ini tetap sehat. Ini termasuk upaya untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.