Usulan Efisiensi Anggaran Kemendiktisaintek: Capaian Baru Sebesar Rp 6 T untuk Stabilitas UKT

Komisi X DPR RI kembali melaksanakan rapat untuk membahas efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Rapat tersebut dipimpin oleh Mendiktisaintek yang baru dilantik, Brian Yuliarto, dan berlangsung dalam suasana tertutup. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung pengurangan anggaran yang sebelumnya mencapai Rp 14,3 triliun, dan berkomitmen untuk menurunkannya hingga mencapai angka Rp 6,17 triliun.

"Kami menginginkan pengurangan ini menjadi Rp 6,17 triliun dari usulan awal Rp 14 triliun," ujar Lalu saat memberikan pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (26/2).

Meskipun angka tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan, Lalu menegaskan bahwa Komisi X telah menyepakati untuk membuka blokir efisiensi di beberapa pos anggaran yang dinilai penting. Langkah ini diambil untuk memastikan agar subsidi pendidikan tetap terjaga, termasuk di dalamnya Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) serta untuk menghindari kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.

Lalu menambahkan, "Kami ingin mengedepankan kepentingan pendidikan, oleh karena itu kami menegaskan agar tunjangan kinerja (tukin) tetap dibayarkan di tahun 2025. Sertifikasi dosen juga wajib dianggarkan agar BOPTN tidak mengalami pengurangan yang bisa berdampak pada biaya kuliah."

Meski proses penggodokan anggaran ini belum disepakati secara resmi, Lalu tetap optimis bahwa pemerintah akan setuju dengan langkah efisiensi ini. Ia yakin, Presiden Prabowo akan tetap menepati komitmennya untuk tidak memotong anggaran pendidikan, yang telah menjadi perhatian publik.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan efisiensi anggaran yang sama dengan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, terungkap bahwa pos Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) juga mendapatkan dampak dari efisiensi ini. Dalam rencana perubahan anggaran Kemendiktisaintek untuk tahun 2025, Satryo menyebut bahwa pagu awal BOPTN yang sebesar Rp 6,018 triliun terpaksa terkena pengurangan hingga mencapai angka Rp 3 triliun.

Satryo pun berharap agar para anggota Komisi X dapat memberikan dukungan untuk mengurangi dampak efisiensi anggaran yang diusulkan mencapai Rp 14,3 triliun dari total anggaran Kemendiktisaintek yang mencapai Rp 56,6 triliun. Ia mengusulkan bahwa sebaiknya efisiensi yang dikenakan hanya sebesar Rp 6,78 triliun saja.

Langkah-langkah ini dianggap penting agar sektor pendidikan tetap mendapatkan perhatian yang seharusnya, mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan menjaga anggaran pendidikan, pemerintah diharapkan dapat mencegah angka putus sekolah yang semakin meningkat dan memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat.