Urbanisasi Semakin Padatkan Kota Besar, Pemerintah Daerah Kewalahan?

Tampang.com | Setiap tahun, gelombang urbanisasi di Indonesia terus meningkat. Ribuan warga dari desa dan kota kecil memilih pindah ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, lonjakan penduduk ini tidak selalu diimbangi kesiapan infrastruktur dan layanan dasar.

Kota Menjadi Magnet, Tapi Terlalu Padat
Alasan utama urbanisasi adalah kesempatan kerja, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Namun, pertumbuhan populasi yang pesat di kota-kota besar justru memicu berbagai masalah sosial seperti kemacetan parah, permukiman kumuh, dan meningkatnya pengangguran urban.

“Setiap tahun, jumlah pendatang ke Jakarta bertambah signifikan. Tapi infrastruktur dan lahan tidak ikut berkembang,” ungkap Devina, peneliti kependudukan dari LIPI.

Kualitas Hidup Menurun di Tengah Kepadatan
Kepadatan yang berlebihan mengakibatkan kualitas hidup di kota besar menurun drastis. Masalah sanitasi, air bersih, hingga ruang terbuka hijau jadi tantangan yang makin sulit diatasi. Di sisi lain, banyak pendatang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena sulitnya akses pekerjaan formal.

“Orang datang ke kota mencari peluang, tapi justru terjebak dalam kemiskinan baru,” kata Wahyu, aktivis sosial di Jakarta.

Pemerintah Daerah Kehabisan Solusi
Kebijakan desentralisasi belum mampu membuat pemerintah daerah di kota-kota besar sigap menghadapi lonjakan urbanisasi. Tidak sedikit yang akhirnya hanya menambal masalah dengan solusi jangka pendek seperti relokasi paksa dan pembangunan rusun yang minim fasilitas.

“Urbanisasi tidak bisa hanya dilihat sebagai angka, tapi harus ditangani dengan perencanaan yang matang, bukan reaksi spontan,” tegas Devina.

Solusi: Perkuat Pembangunan Daerah dan Tata Ruang Kota
Para pakar mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengedepankan pembangunan berbasis wilayah. Artinya, desa dan kota kecil perlu dikembangkan agar tidak terjadi eksodus besar-besaran ke kota. Di sisi lain, kota besar harus membenahi tata ruang secara berkelanjutan dan berbasis data.

“Kalau pembangunan masih terpusat di kota besar, maka urbanisasi berlebihan akan terus menjadi bom waktu,” ujar Wahyu.

Urbanisasi Bukan Salah Warga, Tapi Cermin Ketimpangan
Fenomena urbanisasi sejatinya mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Selama desa-desa tidak diberdayakan dan kota kecil tidak dikembangkan, maka urbanisasi akan terus terjadi—dan kota besar akan semakin kewalahan menampungnya.