Urbanisasi Meledak, Kota Semakin Padat! Apakah Infrastruktur Kita Siap?

Tampang.com | Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami ledakan urbanisasi yang masif. Penduduk berbondong-bondong pindah dari desa ke kota dengan harapan mendapat pekerjaan, pendidikan, dan layanan yang lebih baik. Namun, laju urbanisasi yang cepat tak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, menimbulkan banyak persoalan baru di wilayah perkotaan.

Kota Semakin Padat, Permukiman Tak Layak Bertambah
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lebih dari 57% penduduk Indonesia kini tinggal di kawasan perkotaan. Jakarta, Surabaya, dan Medan terus mengalami pertambahan populasi, sementara ruang kota semakin sempit. Akibatnya, permukiman informal dan kawasan kumuh bermunculan di pinggiran kota.

“Kami datang ke kota berharap hidup lebih baik, tapi malah tinggal di gang sempit tanpa sanitasi. Hidup makin mahal, kerja susah,” ujar Darto, warga pendatang di Jakarta Timur.

Tekanan Berat pada Infrastruktur dan Layanan Publik
Dengan lonjakan populasi, kota-kota menghadapi tekanan luar biasa: kemacetan parah, layanan air bersih terbatas, sistem drainase buruk, hingga kepadatan sekolah dan rumah sakit. Di banyak kota, pembangunan infrastruktur selalu tertinggal dari pertumbuhan penduduk.

“Urbanisasi kita tidak terkendali dan tidak terencana dengan baik. Ini bukan hanya masalah kepadatan, tapi ketimpangan layanan dasar,” kata Ayu Handayani, urban planner dari Universitas Gadjah Mada.

Desentralisasi Gagal Menahan Migrasi?
Pemerintah sebenarnya telah mendorong desentralisasi pembangunan dan program-program transmigrasi modern untuk menyeimbangkan populasi. Namun, implementasinya lemah dan tidak menarik minat masyarakat karena fasilitas di luar kota besar masih minim.

“Kota menanggung beban migrasi karena desa tidak tumbuh. Tidak ada lapangan kerja, tidak ada sekolah bagus, jadi orang pasti pindah,” tambah Ayu.

Solusi: Rancang Kota untuk Semua
Agar urbanisasi tidak menjadi bencana sosial, sejumlah langkah penting harus ditempuh:



Penguatan pembangunan kawasan penyangga dan kota kecil menengah sebagai alternatif migrasi.


Percepatan pengadaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


Investasi pada transportasi publik massal untuk mengatasi kemacetan dan aksesibilitas.


Integrasi perencanaan kota dengan pemanfaatan teknologi dan data kependudukan.



Urbanisasi bukan untuk dihentikan, tapi harus dikelola dengan visi jangka panjang. Jika tidak, kota-kota akan menjadi tempat yang penuh konflik sosial, polusi, dan ketimpangan ekstrem.