UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyoroti masalah biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang kini menghantui keluarga-keluarga kelas menengah. Menurutnya, keluarga kelas menengah mengalami kesulitan tersendiri dalam menanggung biaya kuliah yang semakin mahal saat ini. Anies juga menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan perlu ditingkatkan demi mengurangi beban keluarga dengan kondisi ekonomi menengah.

Menurut Anies, keluarga miskin dapat memperoleh bantuan beasiswa, sementara keluarga makmur mampu membiayai pendidikan anak-anaknya tanpa kendala berarti. Namun, mahasiswa dari keluarga kelas menengah seringkali terpinggirkan dalam hal pendanaan pendidikan. Mereka tidak mendapatkan bantuan seperti keluarga miskin, namun juga tidak sebebas keluarga makmur dalam membiayai pendidikan tinggi. Hal ini menjadi perhatian serius karena pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai eskalator sosial ekonomi yang bisa meningkatkan status sosial dan ekonomi seseorang.

Anies menyatakan bahwa akses pendidikan tinggi harus lebih merata, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kelas menengah. Dia menilai bahwa situasi pendidikan tinggi saat ini akan berdampak pada polarisasi sosial di masa depan, di mana hanya orang-orang yang berasal dari keluarga yang sudah makmur yang dapat merasakan manfaat dari pendidikan tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan adalah langkah penting yang harus diambil pemerintah.

Anies juga menyoroti masalah kenaikan biaya kuliah di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia (UI) yang baru-baru ini viral di media sosial. Biaya uang pangkal UI yang mencapai Rp 161 juta untuk mahasiswa sarjana dan vokasi jalur seleksi mandiri Pendidikan Kedokteran menjadi sorotan banyak pihak. Di samping itu, kenaikan biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada tahun ajaran 2024/2025 juga menimbulkan kekhawatiran terkait beban finansial bagi mahasiswa.

Permasalahan biaya pendidikan tinggi memang menjadi isu yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Kenaikan biaya kuliah, terutama di perguruan tinggi bergengsi seperti UI, dapat mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat kelas menengah. Seiring dengan itu, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran pendidikan dengan lebih baik agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaat dari pendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, tidak hanya pemerintah yang perlu bertindak, tetapi perguruan tinggi juga perlu mempertimbangkan dampak kenaikan biaya kuliah terhadap mahasiswa. Sejalan dengan tujuan peningkatan akses pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga perlu memastikan bahwa kebijakan biaya kuliahnya tidak membatasi akses bagi mahasiswa dari keluarga kelas menengah.

Ke depannya, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait biaya pendidikan tinggi. Keseimbangan antara memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi dan menjaga aksesibilitas bagi seluruh masyarakat perlu menjadi fokus utama dalam meningkatkan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi permasalahan ini agar pendidikan tinggi bisa menjadi penopang kemajuan sosial dan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.