UGM Nilai Manuver DPR Coba Abaikan Putusan MK Rusak Keadaban Demokrasi

Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengeluarkan pernyataan yang mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia. Dosen-dosen UGM menilai bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi serius masalah, ditandai oleh tegangnya hukum dan adanya manipulasi politik yang berpotensi membahayakan konstitusi serta tatanan berbangsa dan bernegara.

Menurut Arie Sudjito, seorang dosen di UGM, peristiwa manuver politik yang dilakukan oleh mayoritas kekuatan parlemen, yakni pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai syarat pencalonan pemilihan kepala daerah 2024, jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi. Dalam pernyataannya pada Kamis (22/8/2024), Arie Sudjito menegaskan bahwa situasi saat ini telah jelas merusak tatanan politik dan hukum, serta kaidah keadaban demokrasi.

UGM secara tegas mengutuk segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang bertujuan untuk memanipulasi prosedur demokrasi guna mempertahankan kekuasaan. Mereka juga menolak berbagai bentuk praktik legitimasi kekuasaan yang menyimpang dari prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Selain itu, para dosen UGM juga mendorong dan menuntut agar pilkada diselenggarakan secara bermartabat dan adil, sesuai dengan kaidah hukum yang benar. Mereka juga menekankan perlunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjunjung tinggi martabat dan prinsip keadilan sebagai penyelenggara pilkada, dengan mematuhi sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai dasar hukum.

UGM memandang peran penting masyarakat dalam menjaga demokrasi, terutama dalam mengawasi proses politik dan menekan lembaga-lembaga negara untuk tetap berada pada jalur yang benar dan adil. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum dan mengawal jalannya pemerintahan. UGM juga mendorong agar masyarakat terus memantau kinerja lembaga-lembaga negara guna memastikan bahwa demokrasi tetap dijaga dengan baik.

Dosen-dosen UGM juga menyerukan perlunya kesadaran kolektif untuk memperkuat institusi-institusi demokrasi. Mereka mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh oleh upaya-upaya politik yang cenderung merusak demokrasi. Kedewasaan politik dan kepedulian terhadap masa depan bangsa adalah aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, demi menjaga kestabilan demokrasi dan keadilan dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Menyikapi isu ini, UGM juga telah menginisiasi sejumlah kegiatan dan program pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan tata kelola negara. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran dan mekanisme demokrasi, sehingga dapat lebih aktif dalam mengawal proses-proses politik dan pemerintahan.

Tindakan yang dilakukan oleh UGM ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya demokrasi yang sehat dan kuat di Indonesia. Dosen-dosen UGM juga telah mengadakan berbagai forum diskusi dan seminar terbuka untuk membahas berbagai isu politik dan tata kelola negara, dengan tujuan agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga demokrasi.

Selain itu, UGM juga telah aktif terlibat dalam upaya advokasi dan kampanye untuk memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan adil. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat guna menggalang dukungan untuk menjaga demokrasi dari berbagai ancaman, termasuk upaya-upaya politik yang merusak.

Dosen-dosen UGM berharap bahwa dengan berbagai upaya ini, masyarakat Indonesia akan semakin sadar akan pentingnya menjaga demokrasi dan mengambil peran aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Demokrasi adalah aset berharga bagi sebuah bangsa, dan peran serta kontribusi masyarakat dalam menjaganya sangatlah penting.

Melalui solidaritas dan kerjasama antara lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan demokrasi Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan keputusan-keputusan yang mewakili kehendak rakyat. Masyarakat juga diharapkan untuk terus mengawal proses politik dan pemerintahan, serta turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.