Turunkan Angka Kemiskinan, Pj Gubernur Sumut Laporkan Capaiannya ke Kemendagri

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni, memberikan laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September hingga 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Pelaporan tersebut dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 dan mencakup berbagai capaian pemerintah dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan serapan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Selama periode tersebut, Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi, dengan angka inflasi Sumut lebih rendah daripada angka inflasi nasional. Pada bulan September, inflasi Sumut tercatat sebesar 1,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 1,84%. Selanjutnya, inflasi Sumut kembali menunjukkan tren positif pada bulan Oktober dengan angka 1,59% (yoy), sejajar dengan tingkat inflasi nasional. Meskipun pada bulan November, inflasi Sumut kembali di bawah nasional sebesar 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional, namun pada bulan Desember, inflasi Sumut meningkat menjadi 2,12%, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional yang tercatat 1,57%.

Menurut Fatoni, pencapaian pengendalian inflasi yang berhasil didukung pertumbuhan ekonomi Sumut yang cukup signifikan, yakni mencapai 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,95%. Hal ini menandakan bahwa pengendalian inflasi Sumut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Disamping itu, di bidang pertumbuhan ekonomi secara kuartalan (q-to-q), Sumut juga mencatatkan kenaikan sebesar 2,25%, melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 1,5%. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, seperti pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak, Gerakan Pasar Murah, serta kolaborasi antar stakeholder dan antar daerah. Selain itu, inisiatif seperti mudik gratis pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 serta high-level meeting untuk koordinasi lebih lanjut juga turut berkontribusi dalam mencapai capaian tersebut.

Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil mencapai kemajuan dalam berbagai sektor pembangunan lainnya, seperti pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penanggulangan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, perizinan berusaha, ditambah dengan kegiatan inovasi serta unggulan lainnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Sumut berhasil turun dari 8,15% pada 2023 menjadi 7,99% pada 2024, yang berimplikasi pada berkurangnya jumlah masyarakat miskin sebanyak 12.000 jiwa. Demikian pula dengan kemiskinan ekstrem yang mengalami penurunan signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada 2024. Selain itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut juga tercatat mengalami penurunan, yakni 408 ribu jiwa atau 5,10% dari total angkatan kerja.

Dari segi kesehatan, penurunan prevalensi stunting juga tercatat pada angka 18,9% pada 2023, lebih rendah dari angka nasional 21,5% sebagaimana hasil survei SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada tahun yang sama. Hal ini menandakan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan di Sumut juga diiringi dengan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

Fatoni juga menambahkan bahwa capaian ini tidak terlepas dari berbagai strategi yang diterapkan, seperti mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, yang didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, berbagai gerakan serentak juga dilaksanakan, meliputi Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut, Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, hingga Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Bank Indonesia, kepolisian, Bulog, dan implementasi prinsip 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif).

Penyampaian capaian di laporan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap 10 aspek, seperti pengelolaan BUMD, pelayanan publik, pengangguran, serta perizinan berusaha, dan dinilai sebanyak 106 indikator pemerintahan selama masa kepemimpinannya. Fatoni mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat yang selalu memberikan bimbingan dan evaluasi, sehingga Pemprov Sumut dapat mencapai hasil yang baik dalam periode ini. Dengan capaian yang telah dijelaskan, Pemprov Sumut memiliki harapan untuk terus mempertahankan dan memperbaiki capaian yang telah diraih demi kemajuan Sumatera Utara.