Transportasi Umum Masih Jadi Masalah di Kota Besar, Kapan Benar-Benar Nyaman dan Terintegrasi?

Tampang.com | Meskipun pemerintah terus membangun moda transportasi baru seperti MRT, LRT, dan Transjakarta, transportasi umum di kota-kota besar Indonesia masih mendapat banyak keluhan. Masalah integrasi antarmoda, ketidaknyamanan fasilitas, serta waktu tunggu yang lama menjadi penghambat utama mobilitas masyarakat.

Keluhan Pengguna Transportasi Masih Tinggi
Dalam survei nasional BPS tahun 2024, lebih dari 60% responden di kota besar menyatakan bahwa transportasi umum belum memenuhi ekspektasi kenyamanan dan efisiensi. Masih banyak warga yang lebih memilih kendaraan pribadi karena merasa layanan publik tidak ramah waktu dan tidak terintegrasi.

“Kalau saya harus pindah dari kereta ke bus, waktunya tidak sinkron. Akhirnya lebih enak naik motor,” kata Dwi, pekerja kantoran di Bekasi yang rutin bolak-balik ke Jakarta.

Masalah Integrasi Moda Masih Jadi Penghambat
Di Jakarta, MRT dan Transjakarta belum sepenuhnya terintegrasi secara sistemik. Belum ada tiket terpadu lintas moda yang memudahkan pengguna berpindah tanpa perlu bayar ulang atau menunggu lama. Sementara di kota lain seperti Surabaya dan Bandung, layanan transportasi massal masih terbatas dan belum menjadi pilihan utama masyarakat.

“Harus ada sistem yang menyatukan semua moda dalam satu ekosistem. Sekarang, semua berjalan sendiri-sendiri,” ujar Wahyu Setiawan, pengamat transportasi dari Universitas Trisakti.

Tantangan Infrastruktur dan Perencanaan Kota
Transportasi umum tak bisa berdiri sendiri tanpa perencanaan kota yang baik. Jalur pejalan kaki yang buruk, halte yang tidak layak, serta minimnya informasi jadwal menyebabkan masyarakat enggan bergantung pada angkutan umum.

Di banyak tempat, transportasi umum juga belum ramah penyandang disabilitas maupun lansia. Ini menunjukkan bahwa inklusivitas belum menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem transportasi.

Langkah Pemerintah Masih Bersifat Tambal Sulam
Kementerian Perhubungan memang memiliki rencana jangka panjang dalam pengembangan sistem transportasi terpadu, tetapi eksekusinya sering tidak konsisten di lapangan. Anggaran besar pun belum tentu menjamin kualitas layanan membaik jika tidak diiringi pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma: transportasi bukan proyek, tapi pelayanan publik,” ujar Wahyu.

Jika transportasi umum benar-benar menjadi prioritas dan dikelola secara terintegrasi, kota-kota besar Indonesia tak hanya lebih efisien, tapi juga lebih manusiawi. Warga bisa bepergian tanpa stres, polusi bisa ditekan, dan ketergantungan pada kendaraan pribadi bisa dikurangi secara bertahap.