Transportasi Publik Kian Mewah, Tapi Warga Pinggiran Masih Jalan Kaki Kilometers!

Tampang.com | Pemerintah terus menggenjot pembangunan transportasi publik seperti MRT, LRT, dan BRT di berbagai kota besar. Namun di balik proyek-proyek ambisius itu, muncul fakta bahwa warga pinggiran kota atau daerah penyangga masih kesulitan menjangkau transportasi layak.

MRT dan LRT Canggih, Tapi Jarak ke Rumah Terlalu Jauh
MRT dan LRT di Jakarta, misalnya, digadang-gadang jadi solusi kemacetan. Tapi warga dari daerah seperti Bekasi, Depok, atau Tangerang Selatan tetap harus menempuh perjalanan panjang dengan transportasi lokal seadanya hanya untuk bisa sampai ke stasiun.

“Buat saya, naik MRT itu tetap mahal. Harus ojek dulu Rp15 ribu, baru bisa naik kereta. Itu pun harus transit lagi,” ujar Siti, buruh cuci asal Cileungsi.

Transportasi Publik Belum Jadi Jaringan Terintegrasi
Masalah lainnya adalah buruknya integrasi antar moda. Banyak simpul transportasi yang tidak terhubung secara efisien, menyebabkan waktu tempuh menjadi lama dan biaya membengkak. Tak heran jika banyak warga tetap memilih kendaraan pribadi meski padat dan mahal.

Pembangunan Berfokus di Tengah Kota
Proyek-proyek baru masih didominasi kawasan pusat kota. Sementara warga dengan pendapatan menengah ke bawah yang tinggal di kawasan penyangga tetap mengandalkan angkot, ojek konvensional, atau bahkan berjalan kaki beberapa kilometer.

“Infrastruktur kita masih berorientasi pada estetika kota, bukan fungsionalitas bagi warga marjinal,” ungkap Daniel Santoso, peneliti tata kota dari Urban Watch Institute.

Solusi Harus Inklusif, Bukan Elitis
Jika pembangunan transportasi publik hanya melayani kawasan elit dan pusat ekonomi, maka tujuannya sebagai alat pemerataan mobilitas justru gagal. Pemerintah daerah dan pusat perlu mendorong sistem yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

“Transportasi publik bukan hanya soal efisiensi, tapi juga keadilan sosial,” tambah Daniel.