Tokoh Terkenal Bergabung Sebagai Penasihat Danantara Benarkah?

Tampang.com | Hari ini, Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan peluncuran resmi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini diharapkan dapat membawa langkah baru dalam pengembangan kebijakan dan program yang akan mempantsikan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menariknya, dalam peluncuran ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa akan ada mantan presiden Republik Indonesia serta tokoh dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang turut bergabung sebagai bagian dari Dewan Penasihat Danantara.

Saat berbicara kepada wartawan di kompleks Istana, Hasan menyampaikan bahwa keberadaan tokoh-tokoh ini sebagai penasihat sangat penting. Walaupun ia enggan membocorkan nama-nama spesifik yang akan mengisi posisi penasihat tersebut, Hasan memastikan bahwa informasi lengkap akan segera diumumkan kepada publik. "Tunggu saja pengumuman," ujarnya.

Partisipasi mantan presiden dalam Danantara dinilai sangat signifikan, terutama dalam menunjukkan komitmen lembaga ini terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hasan menjelaskan bahwa pelibatan tokoh-tokoh berintegritas tinggi dan memiliki reputasi baik sebagai penasihat merupakan salah satu langkah strategis untuk menjaga kredibilitas Danantara. "Kami berpegang pada Santiago Principles, di mana diperlukan individu-individu yang memiliki integritas tinggi untuk mendukung pengelolaan lembaga ini," imbuhnya.

Daya Anagata Nusantara (Danantara) sendiri diharapkan menjadi wadah yang dapat menjembatani antara pemerintah dan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan publik yang bermanfaat bagi bangsa. Dengan melibatkan tokoh-tokoh senior, diharapkan Danantara dapat memanfaatkan pengalaman mereka dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. 

Dengan langkah ini, publik menantikan bagaimana Daya Anagata Nusantara akan berfungsi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kelembagaan, serta memberikan pengaruh positif dalam pengambilan keputusan dalam konteks kepentingan rakyat. Partisipasi mantan presiden dan ormas keagamaan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berlandaskan pada aspirasi masyarakat.