TNI-Polri Siap Tindak Tegas Ormas Nakal yang Pungli Berkedok THR

Tampang.com | Fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa kembali mencuat menjelang Lebaran 2025. Praktik ini dinilai meresahkan dunia usaha serta mengganggu iklim investasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun telah menginstruksikan TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

Arahan Tegas Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa segala bentuk pemerasan atau pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh ormas terhadap pengusaha harus segera ditindak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan setelah pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

"Presiden memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak tegas hal-hal seperti ini," kata Luhut.

Menurutnya, praktik pungli berkedok THR tidak hanya meresahkan pengusaha, tetapi juga menghambat investasi yang sedang digalakkan pemerintah.

Komitmen Polri Menindak Premanisme Ormas

Polri menegaskan akan menindak tegas ormas yang meminta THR secara paksa kepada pengusaha. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, menyatakan bahwa Polri tidak akan membiarkan tindakan premanisme yang mengatasnamakan ormas.

"Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha," tegas Trunoyudo pada Minggu (23/3/2025).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Polri telah menerima berbagai laporan dari pengusaha yang merasa terintimidasi oleh kelompok tertentu. Beberapa modus yang digunakan antara lain meminta "iuran keamanan" atau THR secara paksa.

TNI Siap Bantu Polri Menindak Ormas Nakal

Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan Polri dalam menindak ormas yang melakukan pungli terhadap pengusaha. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan bahwa TNI siap membantu menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Lebaran.

"TNI siap dan akan selalu berkoordinasi dengan Polri serta aparat penegak hukum lainnya dalam menindak ormas yang melakukan pungutan liar terhadap pengusaha," ujar Kristomei.

Menurutnya, TNI berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk aksi premanisme yang bisa menghambat perekonomian nasional.

Keluhan Pengusaha terhadap Ormas Nakal

Sejumlah pengusaha mengeluhkan maraknya aksi ormas yang meminta THR secara paksa. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Lebak, Banten. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lebak, Pepep Paisaludin, menyebutkan bahwa permintaan THR dari ormas terjadi hampir setiap tahun dan semakin meresahkan.

"Menjelang hari raya, banyak ormas mendatangi perusahaan-perusahaan untuk meminta THR. Ini sudah menjadi budaya," ungkap Pepep.

Ia menjelaskan bahwa selain kewajiban memberikan THR kepada karyawan, perusahaan juga dipaksa menyiapkan anggaran tambahan untuk memenuhi permintaan ormas. Hal ini tentu menjadi beban bagi pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah.

Imbauan bagi Pengusaha dan Masyarakat

Polri dan TNI mengimbau para pengusaha serta masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik pungli yang dilakukan oleh ormas. Polri menjamin akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional dan memberikan perlindungan kepada pelapor.

"Jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme oknum anggota ormas. Silakan laporkan melalui hotline kepolisian 110," kata Trunoyudo.

Tindakan tegas dari pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta mencegah aksi-aksi premanisme berkedok ormas yang kerap terjadi setiap tahun menjelang Lebaran.