Timwas DPR Yakin Tak Ada Pansus Haji 2025 Berkat Perbaikan Kemenag

Jeddah, Tampang.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan keyakinannya bahwa tidak akan ada pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan ibadah haji 2025, berbeda dengan tahun sebelumnya. Jazilul beralasan, Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal transparansi dan keterbukaan pelaksanaan ibadah haji.

"Saya yakin tidak akan ada pansus lagi. Karena kita lihat sekarang mulai ada perbaikan," kata Jazilul di Jeddah, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (31/5/2025).

Tahun ini, pemerintah bekerja sama dengan delapan perusahaan syarikah yang melayani jemaah haji dari mulai keberangkatan hingga kepulangan. Gus Jazil, panggilan akrab Jazilul, berharap penambahan syarikah tahun ini akan menciptakan persaingan sehat demi peningkatan kualitas layanan untuk jemaah. "Mudah-mudahan ada persaingan yang sehat. Mana yang terbaik, kita ambil. Yang tidak bagus, tinggalkan. Harus ada evaluasi," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Kendati demikian, Jazilul memastikan bahwa DPR akan tetap mengawasi pelaksanaan ibadah haji secara langsung. Pengawasan akan meliputi berbagai aspek, mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, hingga kesehatan jemaah. "Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan," tegas Jazilul.

Sebagaimana diketahui, DPR periode 2019-2024 sebelumnya membentuk Pansus Haji untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024. Salah satu permasalahan utama yang disoroti oleh Pansus Haji ketika itu adalah penyalahgunaan kuota haji kepada ribuan haji khusus yang dapat langsung berangkat tanpa waktu tunggu.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan bahwa ia dan jajarannya berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji akan senantiasa lebih baik ke depan. Ia juga menegaskan bahwa substansi yang dihasilkan dari Pansus Haji DPR periode lalu telah dijadikan sebagai petunjuk dan acuan dalam pengambilan keputusan mereka. "Kami punya komitmen bahwa Insya Allah itu tidak perlu terjadi yang akan datang, naudzubillah," ucap Nasaruddin dalam rapat perdana antara Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).