Terungkap! Surat Keterangan Kontrak Tak Diperpanjang Milik Sandi Butar-Butar Dikirim Via Pos

Tampang.com | Kuasa Hukum Eks Juru Padam Sandi Butar-Butar, Deolipa Yumara, mengungkap bahwa surat keterangan (SK) Nomor: 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/1/2024 perihal kontrak kerja tidak diperpanjang dikirimkan melalui pos. Bahkan kliennya tidak pernah menerima pemberitahuan sebelum massa kontraknya habis 31 Desember 2024.

Deolipa Yumara menyampaikan keheranannya terhadap keputusan pemutusan kontrak Sandi Butar-Butar. "Ya, ini kan Sandi diberhentikan tanggal per tanggal 31 Desember diberhentikan. Sandi sampai tanggal 31 ini bekerja dan dia tidak pernah tahu, tapi ada yang begini, tiba-tiba ada surat via pos, ini jarang sekali terjadi atau malah tidak pernah terjadi pemberhentian lewat pos tercatat," kata Deolipa di kawasan Pancoran Mas, Depok, Selasa (7/1/2025).

Menurut Deolipa, keputusan ini dilakukan tanpa pemberitahuan langsung kepada Sandi, meskipun Sandi secara fisik selalu hadir di kantor. "Padahal orangnya ada di kantor. Jadi ini adalah kelakuan yang nggak benar atau ngawur dari pimpinannya Sandi di Dinas Damkar ini. Nah, dia enggak ada peringatan juga mau diberhentikan atau nggak, nggak ada peringatan," tambahnya.

Deolipa juga mempertanyakan kinerja kliennya yang sudah hampir 10 tahun mengabdi menjadi juru padam Kota Depok tiba-tiba diberhentikan. Bahkan Sandi tetap masuk meski kondisinya sedang sakit. "Dan satu hal lagi, dia sudah bekerja selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, evaluasinya dia baik-baik-baik aja, tiba-tiba tahun ke-10 dia diberhentikan. Ini satu pertanyaan yang rasanya ini bukan persoalan bahwasannya ke audit atau kinerja. Karena Sandi sudah sampaikan, dia masuk terus. Kedua, dia juga bekerja ada terus, jarang absen. Malah enggak pernah absen kan? Sakit tetap masuk. Nah, tapi dia diberhentikan," ucapnya.

Deolipa juga mengakui bahwa Sandi memang vokal mengkritisi dan berupaya mengungkap dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. "Kemudian Sandi ini termasuk yang vokal, membuka semua apa-apa yang kecurangan yang terjadi di dalam Damkar," ungkapnya. 

Saat ini, kasus ini telah menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur pemutusan kontrak kerja yang seharusnya dilakukan oleh instansi terkait. Kejadian ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak pekerja, terutama terkait dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja.

Pihak berwenang perlu memberikan klarifikasi terkait proses pemutusan kontrak yang dianggap tidak transparan dan menimbulkan ketidakadilan bagi karyawan yang terkena dampaknya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam lingkungan kerja.