Terungkap! Ini Bocoran Isi Obrolan Sri Mulyani dan Prabowo

Belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 telah mengalami tiga kali perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Perubahan terakhir terjadi setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024). 

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan hasil penelitian yang teliti antara Presiden terpilih, Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Keuangan. Isa menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, pada Selasa (10/9/2024).

Isa menegaskan bahwa meskipun terdapat perubahan nominal dalam belanja negara, tidak ada perubahan dari sisi defisit RAPBN 2025 yang tetap sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB. Perubahan belanja hanya memindahkan pos dari anggaran belanja non kementerian atau lembaga (K/L) ke belanja (K/L), serta mempertimbangkan kenaikan target pendapatan negara dari Rp 2.996,87 triliun menjadi Rp 3.005,13 triliun.

Rincian perubahan belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2025 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp 2.693,18 triliun menjadi Rp 2.701,41 triliun. Rincian dari belanja negara yang berubah terbagi ke dalam tiga aspek, yakni rancangan awal RAPBN 2025, postur sementara hasil rapat kerja dengan Banggar pada 4 September 2024, serta hasil pertemuan Prabowo-Sri Mulyani yang dibawa ke dalam rapat Banggar pada 10 September 2024.

Rincian Perubahan Belanja Negara dalam RAPBN 2025

A. Rancangan Awal RAPBN 2025

- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.693,18 triliun

    - Belanja K/L: Rp 976,78 triliun

    - Belanja non K/L: Rp 1.7116,39 triliun

        - Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun

        - Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar

        - Program pengelolaan subsidi energi: Rp 204,53 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun

        - Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 665,14 triliun

        - Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun.

B. Postur Sementara Hasil Raker Banggar 4 September 2024

- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,41 triliun

    - Belanja K/L: Rp 1.094,65 triliun

    - Belanja non K/L: Rp 1.606,78 triliun

        - Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun

        - Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar

        - Program pengelolaan subsidi energi: Rp 203,41 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun

        - Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 556,65 triliun

        - Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun

C. Postur Hasil Pertemuan Prabowo-Sri Mulyani 

- Total belanja pemerintah pusat: Rp 2.701,41 triliun

    - Belanja K/L: Rp 1.160,08 triliun

    - Belanja non K/L: Rp 1.541,35 triliun

        - Program pengelolaan utang: Rp 552,85 triliun

        - Program pengelolaan hibah: Rp 202,7 miliar

        - Program pengelolaan subsidi energi: Rp 203,41 triliun dan non energi: Rp 104,51 triliun

        - Program pengelolaan belanja lainnya: Rp 491,22 triliun

        - Program pengelolaan transaksi khusus: Rp 189,13 triliun.

Dari perubahan yang terjadi, terlihat bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami kenaikan, sementara belanja non K/L mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah atau prioritas belanja dari pemerintah pusat pada tahun 2025. Tentu saja, hal ini juga menunjukkan adanya peran serta dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun anggaran belanja negara untuk mendukung program-program pemerintahannya.

Pertemuan khusus antara Prabowo Subianto, Sri Mulyani Indrawati, dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memperkuat pengambilan keputusan terkait perubahan belanja negara. Bicara mengenai belanja negara, tidak bisa dilepaskan dari isu pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional. Maka, penting bagi publik untuk memahami bahwa perubahan dalam belanja negara tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga berdampak pada implementasi program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Dengan adanya perubahan belanja negara pusat untuk tahun anggaran 2025, diharapkan dapat mencerminkan perhatian yang lebih mendalam terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan kinerja pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Keterbukaan informasi terkait perubahan belanja negara juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat memahami lebih jelas mengenai alokasi anggaran pemerintah dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Semua pihak, termasuk DPR dan pemerintah, diharapkan dapat bekerja sama dalam menyusun RAPBN yang mendukung terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.