Terungkap! Ini Alasan Pengetatan Pengguna BBM Subsidi Batal

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengungkapkan bahwa rencana pengetatan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kemungkinan tidak akan diterapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menyatakan bahwa kemungkinan implementasi pengguna BBM subsidi yang tepat sasaran akan dilaksanakan pada era pemerintahan yang akan datang.

Agus menjelaskan di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, bahwa pemerintah saat ini berencana untuk menyediakan BBM rendah sulfur atau sesuai dengan standar Euro 4 untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pengadaan BBM rendah sulfur ini diharapkan dapat membantu dalam upaya persiapan untuk kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi yang tepat sasaran untuk masa yang akan datang.

Meskipun demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pengetatan kriteria pengguna BBM bersubsidi belum akan diterapkan dalam waktu dekat. Bahlil menyatakan bahwa pemerintah sedang melakukan kajian untuk menemukan cara terbaik dalam menyalurkan subsidi BBM secara tepat sasaran.

Bahlil juga menekankan bahwa subsidi BBM seharusnya ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu, sementara orang yang lebih mampu seperti dirinya dan pejabat tinggi lainnya tidak seharusnya memanfaatkan BBM bersubsidi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi BBM benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Penentuan kriteria pengguna BBM subsidi sebelumnya direncanakan akan berdasarkan kapasitas mesin mobil atau Cubicle Centimeter (CC). Namun, rencana ini mengalami penundaan dari jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sementara itu, Agus menambahkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan dan metodologi yang tepat untuk melaksanakan program subsidi BBM. Ini meliputi perumusan aturan, metodologi, dan pengujian pola pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih fokus pada upaya untuk mengoptimalkan sistem penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran. Meskipun pengetatan pengguna BBM subsidi belum diterapkan, keterangan dari para pejabat menegaskan bahwa pemerintah memahami pentingnya kebijakan ini untuk keberlangsungan program subsidi BBM di masa depan.