Temuan Mengejutkan: Ratusan Ribu Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengumumkan temuan mengejutkan yang mengungkapkan bahwa sebanyak 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) terlibat dalam aktivitas perjudian online sepanjang tahun 2024. Angka ini menunjukkan adanya keterkaitan serius antara penerima bansos dan perjudian daring, yang tentunya memunculkan banyak pertanyaan mengenai integritas data dan sistem penyaluran bantuan.

Dari hasil analisis tersebut, total uang yang didepositokan untuk perjudian online oleh 571.410 penerima bantuan sosial tersebut mencapai Rp957 miliar. Proses transaksi yang teridentifikasi selama periode itu mencapai angka mencengangkan, yaitu 7,5 juta kali. "Jika data kami kembangkan lebih lanjut, kemungkinan besar jumlah pelanggar akan semakin banyak," ungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah, saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta pada hari Senin. Pernyataan ini mencerminkan potensi bahwa masih banyak penerima bansos yang mungkin tercondong pada perilaku yang tidak seharusnya, seperti perjudian.

Untuk mencapai temuan ini, PPATK telah melakukan pengujian cermat yang melibatkan pencocokan data NIK. Sebanyak 28,4 juta NIK yang terdaftar sebagai penerima bansos dibandingkan dengan 9,7 juta NIK yang tercatat sebagai pemain judi online. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa terdapat 571.410 kesamaan NIK antara kedua kategori tersebut, menunjukkan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap remeh dan memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang.

Kementerian Sosial kemudian mengajak PPATK untuk menjalin kerja sama dalam memastikan bantuan sosial disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Analisis rekening para penerima bansos ini akan menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Di tengah banyaknya rekening penerima yang diduga dormant, atau tidak melakukan aktivitas transaksi selain menerima transfer, langkah ini menjadi sangat krusial.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mempertegas pentingnya kolaborasi tersebut dalam rangka menciptakan data yang lebih akurat, agar bantuan sosial dapat diterima secara efektif oleh mereka yang membutuhkan. "Kami mohon bantuan PPATK untuk melakukan analisis terhadap rekening seluruh penerima bansos," ujarnya. Data yang layak dan tepat sasaran akan menjamin bahwa anggaran yang disediakan untuk bantuan sosial tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut laporan yang diberikan oleh Menteri Sosial per 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun bantuan sosial telah disalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rincian mengenai distribusi ini menunjukkan bahwa bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau lebih dari 8 juta KPM, atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai mencapai Rp5,8 triliun. Sementara itu, untuk program bansos sembako, diketahui telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta KPM, setara dengan sekitar 84,71 persen dari target yang ditetapkan, dengan nilai total mencapai Rp9,2 triliun.

Penebalan bantuan sosial pun dilakukan dengan memberikan tambahan sebesar Rp200 ribu per bulan selama dua bulan kepada 18,3 juta KPM. Dari jumlah tersebut, bantuan ini telah efektif disalurkan kepada 15 juta KPM dengan total nilai mencapai Rp6,19 triliun. Dengan demikian, penting untuk mengawasi dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah.