Temuan ICW: Proyek Makan Bergizi Gratis di Jakarta Berjalan Buruk

Indonesia Corruption Watch (ICW) baru-baru ini mengungkapkan hasil penelitian yang mengecewakan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah di Jakarta. Sebagai lembaga independen yang fokus pada pemberantasan korupsi, ICW melakukan penelitian secara menyeluruh untuk mengevaluasi implementasi MBG ini.

Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan melalui observasi di 36 lokasi yang berbeda di Jakarta dalam rentang waktu dari 12 Maret hingga 24 April 2025. Lokasi yang diteliti meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, serta Sekolah Luar Biasa Negeri, di samping Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG). Selama kunjungan, ICW melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program serta penerima manfaat dari MBG.

“Pendekatan yang kami lakukan bersifat acak, dan kami menemukan sejumlah sekolah di wilayah Jakarta yang belum menerapkan program MBG ini,” ujar Eva dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada 29 April 2025.

Temuan ICW mengindikasikan adanya setidaknya empat masalah utama dalam program MBG, terutama di sektor pendidikan. Masalah pertama adalah kendala teknis dan operasional dalam distribusi makanan. Anita menjelaskan bahwa ICW kesulitan mendapatkan informasi yang jelas dan resmi mengenai daftar sekolah yang menjadi penerima atau mekanisme pemilihan sekolah dari Badan Gizi Nasional. Dalam banyak kasus, baik masyarakat maupun pihak sekolah tidak mengetahui kriteria yang digunakan untuk memilih sekolah penerima program, yang diindikasikan bahwa sekolah-sekolah dengan fasilitas logistik yang lebih baik menjadi prioritas.

Selanjutnya, isu kedua yang terungkap adalah tentang kualitas dan standarisasi layanan makanan yang diberikan. Ketiga, ada dampak bagi ekosistem sekolah, di mana guru terpaksa menanggung beban tambahan dan omzet kantin di sekolah mengalami penurunan signifikan. Masalah terakhir terkait aksesibilitas dan inklusivitas, terutama di sekolah luar biasa yang dinilai belum sepenuhnya terakomodir dalam program ini.

Di sisi lain, dalam lingkungan SPPG, ICW menemukan bahwa terdapat kekurangan transparansi dalam proses seleksi mitra. Ada perbedaan mencolok dalam sistem distribusi dan pembayaran yang diterapkan. Beberapa SPPG diketahui didominasi oleh unsur TNI, yang menimbulkan kecurigaan tentang netralitas pengelolaan anggaran publik dan berpotensi melanggar UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih, khususnya mengenai larangan nepotisme.

Penemuan ICW ini sejalan dengan laporan investigasi yang dilakukan oleh Tempo, di mana ditemukan bahwa aktor di balik yayasan yang terlibat dalam program ini adalah keluarga dan pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2024. Ini terkuak berkat informasi yang diterima tim investigasi dari narasumber yang mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan program makan bergizi gratis di beberapa daerah. Laporan lengkap investigasi tersebut dipublikasikan pada 20 April 2025.

Eva menambahkan bahwa ICW berencana untuk membawa temuan-temuan ini ke dalam pembahasan bersama Koalisi Masyarakat Sipil supaya dapat ditindaklanjuti lebih jauh. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek MBG di Jakarta menunjukkan bahwa tata kelolanya masih sangat jauh dari prinsip good governance.

“Buruknya perencanaan, transparansi yang lemah, akuntabilitas yang tidak memadai, serta rendahnya keterlibatan publik mencerminkan tata kelola yang buruk,” ungkap Eva. Ia juga menegaskan bahwa tata kelola yang tidak baik pada program MBG ini sangat rentan terhadap potensi terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta penggunaan anggaran publik yang tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, belum memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan melalui WhatsApp terkait hasil sigi implementasi MBG yang dilakukan oleh ICW. Dalam wawancara yang diterbitkan oleh Tempo pada 20 April 2025, Dadan menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.072 satuan layanan pemenuhan gizi atau dapur yang tersebar di 38 provinsi, dan ia menyatakan, “Secara umum, pelaksanaan program ini berjalan baik.”