Tarif Transportasi Naik Lagi, Tapi Layanannya Masih Mengecewakan!

Tampang.com | Warga di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya kembali dibuat kecewa. Pemerintah daerah menaikkan tarif transportasi umum mulai bulan ini, dengan alasan menyesuaikan harga BBM dan biaya operasional. Namun, di balik kenaikan itu, kualitas layanan yang dijanjikan masih jauh dari harapan.

Tarif Naik, Keluhan Tetap Sama

Keluhan soal keterlambatan, armada yang sempit, AC tidak menyala, hingga rute yang terbatas masih jadi masalah harian. Bahkan, integrasi antarmoda yang digadang-gadang belum sepenuhnya berjalan optimal.

“Setiap tahun tarif naik, tapi fasilitas tetap sama. Kami hanya diminta mengerti, tanpa ada perbaikan nyata,” kata Joko Prasetyo, warga Depok yang rutin menggunakan angkutan umum ke Jakarta.

Banyak warga menganggap kenaikan tarif ini tidak adil, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada transportasi publik harian.

Subsidi dan Evaluasi Pelayanan Minim

Pakar transportasi menilai, kenaikan tarif seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas. Sayangnya, subsidi dari pemerintah masih belum cukup untuk menjamin pelayanan yang manusiawi dan terjangkau.

“Subsidi harus tepat sasaran, bukan hanya menutup defisit operator. Evaluasi pelayanan dan akuntabilitas juga harus diperketat,” ujar Elly Setyowati, pengamat kebijakan transportasi dari UI.

Transparansi dan Pengawasan Perlu Diperkuat

Kritik lain muncul dari kurangnya transparansi dalam penentuan tarif. Masyarakat nyaris tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan lembaga pengawas transportasi pun dinilai lemah.

“Kalau rakyat terus dipaksa membayar mahal tanpa tahu ke mana uang itu lari, rasa kepercayaan publik akan makin turun,” tambah Elly.


Solusi: Tingkatkan Layanan Sebelum Naikkan Tarif

Pemerintah diminta menunda kebijakan kenaikan tarif jika belum bisa menjamin pelayanan yang layak. Fokus utama seharusnya adalah memperluas akses transportasi publik, memperbaiki kualitas layanan, serta meningkatkan transparansi penggunaan dana.

“Transportasi publik harus jadi pilihan utama, bukan pilihan terakhir karena keterpaksaan,” tutup Elly.