Tarif Transportasi Naik Lagi, Dompet Makin Tipis! Publik Bertanya, Siapa yang Diuntungkan?

Tampang.com | Kenaikan tarif transportasi publik kembali terjadi di sejumlah kota besar Indonesia. Di Jabodetabek, tarif KRL, TransJakarta, dan LRT mengalami penyesuaian harga dengan dalih efisiensi dan penyesuaian biaya operasional. Namun di lapangan, masyarakat justru kian tercekik, terutama kalangan pekerja harian dan pelajar.

Tarif Naik, Penghasilan Tetap
Warga seperti Dian, pekerja swasta di Jakarta Timur, mengeluhkan pengeluaran transportasi yang kini memakan 20–30 persen dari total gajinya. “Gaji saya nggak naik, tapi tarif terus naik. Lama-lama saya harus pilih antara makan atau ongkos,” ujarnya.

Dalih Subsidi Kurang, Tapi Transparansi Minim
Pemerintah daerah menyebut kenaikan tarif disebabkan oleh berkurangnya subsidi operasional dari pusat. Namun publik mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan efektivitas layanan yang diberikan.

“Kalau naik tarif, masyarakat diminta maklum. Tapi kalau pelayanan buruk, tidak ada pertanggungjawaban jelas,” ujar Achmad Fikri, peneliti kebijakan transportasi.

Ketimpangan Akses Transportasi di Daerah
Kenaikan tarif juga dirasakan di kota-kota lapis dua seperti Semarang, Palembang, dan Makassar. Namun ironisnya, banyak daerah belum memiliki sistem transportasi publik yang memadai. Alih-alih memperluas jangkauan dan kualitas layanan, pemerintah justru fokus pada penyesuaian harga.

“Transportasi harusnya jadi hak dasar warga, bukan beban tambahan,” tegas Fikri.

Solusi: Evaluasi Tarif dan Inovasi Pendanaan Layanan Publik
Para ahli menyarankan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada tarif penumpang, tetapi mengeksplorasi skema pendanaan alternatif seperti pajak kendaraan pribadi, kerja sama swasta, hingga digitalisasi sistem yang menekan biaya operasional.

“Jika akses transportasi publik makin mahal, masyarakat akan kembali ke kendaraan pribadi, dan itu kontra produktif bagi lingkungan dan kemacetan,” ujar Fikri.

Transportasi Publik Harus Terjangkau dan Berkeadilan
Transportasi adalah tulang punggung mobilitas masyarakat. Jika tarif terus naik tanpa diiringi peningkatan layanan dan kebijakan perlindungan bagi masyarakat kecil, maka keberadaan transportasi publik justru kehilangan makna utamanya.