Tarif Tol Naik Lagi, Jalan Berbayar Semakin Tak Terjangkau?

Tampang.com | Pemerintah kembali menaikkan tarif sejumlah ruas jalan tol dengan alasan penyesuaian inflasi dan biaya operasional. Meski langkah ini dianggap sah secara regulasi, banyak pihak menilai bahwa jalan tol kini makin terasa eksklusif dan jauh dari semangat pelayanan publik.

Tarif Naik Hampir Setiap Tahun, Beban Rakyat Meningkat
Hanya dalam lima tahun terakhir, lebih dari 20 ruas tol mengalami kenaikan tarif, beberapa bahkan dua kali dalam setahun. Bagi masyarakat pengguna rutin, hal ini berarti pengeluaran tambahan yang tak sedikit.

“Awalnya kami mendukung jalan tol karena memangkas waktu. Tapi kalau tarif terus naik, lama-lama tidak terjangkau,” keluh Dwi, sopir logistik lintas Jawa.

Tol Dibangun dengan Skema Bisnis, Bukan Pelayanan Publik
Sejak awal, pembangunan tol memang melibatkan banyak perusahaan swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Meski pembiayaannya besar, publik bertanya: apakah jalan tol masih bisa disebut infrastruktur publik?

“Ketika tol hanya bisa diakses oleh yang mampu bayar, ini bukan lagi fasilitas publik, tapi privat,” ujar Iskandar Wibowo, pakar kebijakan transportasi dari ITB.

Logistik dan Ekonomi Terpukul
Kenaikan tarif tol bukan hanya membebani kendaraan pribadi, tetapi juga industri logistik. Biaya pengiriman barang otomatis naik, dan efek dominonya terasa sampai ke harga bahan pokok.

“Efeknya terasa ke semua sektor, terutama UMKM yang harus bersaing dalam distribusi,” tambah Iskandar.

Kebijakan Transparan dan Berkeadilan Diperlukan
Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah membuka detail hitungan penyesuaian tarif tol dan mengkaji kembali skema tarif progresif yang memberatkan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap konsep infrastruktur sebagai hak bersama bisa terus menurun.

“Kalau akses jalan hanya untuk yang mampu, ke mana arti keadilan sosial?” tanya Iskandar.

Jalan Bukan Sekadar Beton, Tapi Akses untuk Semua
Pembangunan infrastruktur seharusnya membuka peluang, bukan menutup akses. Jika jalan hanya bisa dinikmati oleh sebagian kalangan, maka itu bukan solusi—itu sekat sosial baru yang dibangun dengan dana publik.