Tarif Kereta Cepat Dikeluhkan, Warga Bertanya: Proyek Rakyat atau Sekadar Gengsi Nasional?

Tampang.com | Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan transportasi nasional kembali menuai sorotan. Setelah resmi beroperasi, banyak warga menilai tarifnya terlalu mahal dan kurang menjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tarif Mahal, Tak Ramah untuk Dompet Rakyat
Dengan harga tiket mencapai Rp250 ribu – Rp350 ribu sekali jalan, banyak warga menilai tarif ini tidak sebanding dengan jarak tempuh dan tidak bersaing dengan moda transportasi lain seperti bus atau kereta konvensional.

“Cepat sih memang, tapi bukan berarti kami mampu bayar semahal itu untuk pulang pergi,” ujar Andri, pekerja swasta asal Bekasi yang sering ke Bandung untuk urusan kerja.

Stasiun Terpencil, Akses Tambahan Jadi Kendala
Lokasi stasiun Kereta Cepat di Halim dan Tegalluar dinilai kurang strategis. Pengguna harus menambah ongkos dan waktu tempuh untuk mencapai pusat kota. Hal ini justru mengurangi efisiensi perjalanan yang dijanjikan.

“Perjalanan total tetap lama dan mahal karena harus sambung kendaraan lain. Jadi apa bedanya dengan naik travel atau mobil pribadi?” keluh Siska, mahasiswa asal Bandung.

Proyek Ambisius, Tapi Minim Partisipasi Publik
Pembangunan kereta cepat sejak awal dinilai lebih berorientasi pada kebanggaan nasional ketimbang kebutuhan masyarakat. Kajian transportasi publik yang inklusif dan analisis manfaat jangka panjang bagi warga masih dipertanyakan.

“Ini proyek ambisius tapi tidak dibarengi asesmen yang partisipatif. Warga jadi penonton, bukan pengguna utama,” ujar Naufal Hidayat, peneliti transportasi dari Urban Future Institute.

Peluang Komersialisasi Tinggi, Risiko Subsidi Membayangi
Jika tingkat okupansi tidak mencukupi, proyek ini berisiko disubsidi besar oleh negara. Artinya, uang rakyat tetap digunakan meskipun tidak semua bisa menikmatinya.

“Ini investasi mahal yang bisa berubah jadi beban APBN kalau salah kelola,” tambah Naufal.

Transportasi Publik Seharusnya Terjangkau, Bukan Elitistis
Warga berharap pemerintah lebih fokus membenahi transportasi publik yang benar-benar dibutuhkan, seperti integrasi bus, KRL, dan LRT. Proyek bergengsi boleh saja, asalkan tidak melupakan prinsip keadilan akses.