Survei Indikator: Program Barak Militer Dedi Mulyadi Didukung Mayoritas Warga Jawa Barat

Tampang.com | Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer mendapatkan dukungan mayoritas warga Jawa Barat. Hal ini terungkap dari survei terbaru Indikator Politik Indonesia mengenai 100 hari masa kerja enam gubernur di Jawa. Menurut survei, sebanyak 89,5 persen responden mengetahui program tersebut. “Dan dari mereka, 61,4 persen menyatakan setuju, serta 31,5 persen sangat setuju dengan kebijakan tersebut,” ujar Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi di kantor Indikator, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

Menurut survei, hanya 4,9 responden yang tidak setuju terhadap program barak militer. Lalu, 0,8 persen tidak setuju sama sekali. Sisanya, 1,4 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Menurut Burhanuddin, tingginya dukungan terhadap program ini menjadi salah satu faktor utama meningkatnya popularitas Dedi Mulyadi di Jawa Barat. “Dedi Mulyadi memang sangat tinggi popularitasnya, itulah sebab media sering melakukan liputan tentang Kang Dedi Mulyadi karena ratingnya tinggi. Ini yang membedakan dengan gubernur lain,” tuturnya.

Selain program barak militer, survei menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan lain yang dibuat Dedi didukung mayoritas warga Jawa Barat. Misalnya, larangan sekolah menggelar study tour (diketahui 89,8 persen responden, setuju 57,9 persen, sangat setuju 31,8 persen), larangan sekolah menggelar wisuda (91,1 persen mengetahui, setuju 58,4 persen, sangat setuju 29,9 persen), dan larangan perpisahan kelulusan di hotel atau gedung (87,6 persen mengetahui, setuju 64 persen, sangat setuju 26,8 persen).

Kebijakan larangan siswa membawa ponsel ke sekolah juga mendapat banyak dukungan (85,4 persen mengetahui, setuju 63,0 persen, sangat setuju 21,6 persen), demikian pula dengan larangan membawa kendaraan motor bagi siswa yang belum cukup umur (90 persen responden mengetahui, setuju 64,2 persen, sangat setuju 28,6 persen). Kebijakan lain yang mendapat sambutan baik seperti penertiban objek wisata ilegal di Puncak Bogor (80,3 persen tahu, setuju 69,8 persen, sangat setuju 20,5 persen), lalu penertiban bangunan liar di bantaran sungai (82,2 persen tahu, setuju 70,3 persen, sangat setuju 24 persen).

Adapun secara umum, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap 100 hari kerja Dedi Mulyadi juga terbilang tinggi, bahkan tertinggi dibandingkan lima gubernur lain di Pulau Jawa. “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata dia. Lebih lanjut, Burhanuddin menyebut, kepuasan masyarakat terhadap Dedi Mulyadi didukung oleh kemampuan komunikasi dan penggunaan media sosial yang masif. “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” katanya. Adapun survei dilakukan pada 12–19 Mei 2025 di enam provinsi di Pulau Jawa. Sebanyak 3.100 responden dilibatkan dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka.