Sultan Jogja Bantah Tak Libatkan PKL Malioboro dalam Wacana Relokasi

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan klarifikasi terkait dugaan tidak melibatkan para pedagang kaki lima (PKL) dalam rencana relokasi PKL Teras Malioboro 2. Sang Sultan menegaskan bahwa ada proses komunikasi yang dilakukan antara pemerintah sebagai pengelola dan individu pedagang. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta pada Senin (15/7). Ia menyatakan bahwa rencana pindah ke belakang Ramayana (Ketandan) sudah menjadi bagian dari pembahasan.

Sultan menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin memang melibatkan perwakilan pedagang lapak di Teras Malioboro, meskipun mayoritas di antara mereka tergabung dalam paguyuban penampung PKL. Ia menegaskan bahwa kontrak yang terjalin adalah antara individu pedagang dan pemerintah, bukan dengan koperasi.

Menurutnya, sejak awal telah dijelaskan bahwa PKL hanya diperbolehkan beroperasi di Teras Malioboro 2 selama dua tahun semenjak relokasi dari kawasan pedestrian pada tahun 2022.

Insiden kerusuhan terjadi di Teras Malioboro 2 pada Sabtu (13/7) malam, di mana para PKL dan petugas keamanan kawasan Malioboro terlibat dalam peristiwa tersebut. Ketegangan muncul ketika petugas menutup gerbang Teras Malioboro 2, yang mengakibatkan sejumlah PKL tertahan di dalam dan terjadilah aksi saling dorong antara keduanya.

Ketidakpuasan para PKL terkait relokasi ini didasari oleh rasa kecewa mereka karena merasa tidak dilibatkan dalam proses kebijakan relokasi pedagang Teras Malioboro 2. Mereka khawatir bahwa pemindahan tersebut akan berdampak negatif pada pendapatan mereka.

Sebelumnya, Staf Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Muhammad Rakha Ramadan, menyampaikan kekecewaan pedagang terhadap hasil audiensi yang melibatkan perwakilan Pemda DIY, DPRD DIY, dan para PKL pada Jumat (5/7) lalu. Pada kesempatan itu, disepakati penundaan waktu selama satu pekan untuk mengadakan diskusi dua arah dengan melibatkan para pedagang.

Namun, setelah seminggu berlalu, tidak ada jawaban yang signifikan dari pihak berwenang terkait masalah ini. Rasa kekecewaan pedagang terhadap pemerintah semakin meningkat, karena kebijakan relokasi ini, menurut Rakha, sebelumnya hanya diketahui para pedagang melalui media sosial. Ia juga menegaskan bahwa para PKL tidak dilibatkan dalam tahap pembahasan kebijakan ini.

Relokasi PKL ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Total ada 1.041 PKL Teras Malioboro 2 yang akan dipindahkan ke dua lokasi baru.

Lokasi pertama terletak di eks Toko Makmur Jaya, kawasan Pecinan, Ketandan, sedangkan lokasi kedua berada di samping parkiran Beskalan atau depan Ramai Mall. Total luas tanah dan bangunan untuk kedua lokasi tersebut mencapai delapan ribu meter persegi. Pemda DIY telah menghabiskan total sekitar Rp69 miliar untuk menyiapkan infrastruktur berupa bangunan bertingkat, ruang terbuka, tempat nongkrong, dan beberapa fasilitas lainnya.