Subsidi Pemerintah Sering Salah Sasaran, Rakyat Kecil Justru Ketinggalan!

Tampang.com | Pemerintah Indonesia mengklaim terus memperluas bantuan sosial dan subsidi demi membantu masyarakat rentan. Namun, di lapangan, fakta menunjukkan ketimpangan yang memprihatinkan. Subsidi bahan bakar, bantuan tunai, hingga program pangan justru kerap dinikmati kelompok yang tidak berhak.

Ketimpangan Distribusi: Kaya Dapat, Miskin Terlewat
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi justru menerima lebih banyak subsidi energi ketimbang 40 persen rumah tangga termiskin. Situasi ini mempertegas bahwa skema distribusi bantuan belum menyentuh akar persoalan.

“Saya sudah daftar bantuan sejak dua tahun lalu, tapi belum pernah dapat. Tetangga saya yang punya mobil justru dapat bantuan LPG,” ujar Siti Aminah, warga Tangerang yang bekerja sebagai buruh cuci.

Data Tidak Akurat dan Minim Pemutakhiran
Salah satu biang keladi subsidi tak tepat sasaran adalah basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang tidak akurat. Banyak warga miskin belum masuk dalam sistem, sementara warga mampu tetap tercatat sebagai penerima.

“Selama data kita kacau, bantuan akan selalu salah sasaran. Ini bukan sekadar teknis, tapi soal keberpihakan,” kata Dr. Bayu Wicaksono, peneliti kebijakan publik dari UGM.

Kurangnya Pengawasan dan Transparansi
Selain persoalan data, lemahnya pengawasan di tingkat daerah membuat program subsidi rawan penyimpangan. Banyak kepala desa dan petugas lapangan yang tidak transparan dalam proses verifikasi dan distribusi bantuan.

“Tanpa kontrol publik dan sistem digital yang transparan, program bantuan akan terus disusupi kepentingan,” tegas Bayu.

Solusi: Digitalisasi, Verifikasi Ulang, dan Keterlibatan Masyarakat
Pengamat dan LSM sosial merekomendasikan agar pemerintah segera melakukan verifikasi ulang terhadap DTKS secara menyeluruh, memperluas penggunaan teknologi dalam distribusi bantuan, serta melibatkan komunitas sipil dalam proses pemantauan.

“Jika bantuan salah sasaran terus terjadi, kepercayaan masyarakat akan kebijakan negara bisa runtuh,” tambah Bayu.

Bantuan Bukan Sekadar Angka, Tapi Penentu Harapan Hidup
Rakyat kecil tidak menuntut kemewahan, hanya berharap keadilan dan kesempatan yang setara untuk bertahan hidup. Saat subsidi justru dinikmati kelompok mapan, artinya negara gagal menjalankan fungsinya yang paling dasar: melindungi yang lemah.