Subsidi BBM Cs Mau Diubah Jadi BLT, Warga RI Dapat Berapa?

Pemerintahan era Prabowo Subianto dikabarkan akan mengubah skema subsidi energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) maupun listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah. Menurut Burhanuddin, skema subsidi energi yang berlaku saat ini belum tepat sasaran ke masyarakat miskin. Alasannya adalah bahwa subsidi masih menyasar pada komoditas, bukan langsung menyasar ke target atau masyarakat.

Sebagai solusinya, Burhanuddin menilai pemberian subsidi pada masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). "Dengan cara itu, ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 trillion, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," ungkap Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025.

Pemerintah saat ini masih fokus melakukan peninjauan ulang pengubahan tarif subsidi energi, baik itu berupa BBM ataupun subsidi listrik, sesuai dengan harga pasaran dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, peninjauan ini mencakup tarif yang disubsidi pemerintah. Untuk peninjauan tarif itu, Susiwijono menilai harusnya ada perubahan karena sebetulnya kini antara tarif yang ditetapkan pemerintah dengan harga pasaran sudah terlampau jauh, sehingga membebani APBN dari sisi kompensasi dan subsidi energi

Sementara itu, terkait dengan BBM, ia menegaskan bahwa kebijakan masih konsisten untuk mengupayakan supaya tepat sasaran. Meskipun demikian, seluruh tarif subsidi energi seharusnya ditinjau untuk disesuaikan setiap kuartal dalam satu tahun berjalan. "Dan memang harus ada tarif adjustment itu amanatnya regulasi memang setiap kuartal itu sebenarnya ditinjau terus. Dari Pak Menteri ESDM kirim surat ke Pak Menko untuk kita rapatkan, terus kita ajukan ke Pak Presiden, yang kemarin juga begitu," ungkapnya.

Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam menentukan kebijakan energi. Oleh karena itu, penyesuaian tarif tehadap harga keekonomian perlu dilakukan secara berkala agar subsidi energi tidak membebani anggaran negara. Pasalnya, jika subsidi energi tidak tepat sasaran, maka hal tersebut bisa mempengaruhi berbagai program pemerintah.

Tindakan yang diambil pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa memberikan dampak positif jika dilakukan dengan tepat. Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan dana subsidi sehingga bisa dialokasikan ke sektor-sektor lain yang lebih produktif bagi perekonomian.

Pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang penggunaan dana subsidi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Mengubah skema subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat menjadi langkah yang tepat jika dilakukan dengan melibatkan perencanaan yang matang dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan.