Sri Mulyani Ungkap IKN Telah Habiskan Rp 72,1 T APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa implementasi Inisiatif Kemitraan Nasional (IKN) telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 72,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, pada Selasa (10/08/2021) lalu.

IKN merupakan program strategis yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dalam berbagai sektor, seperti transportasi, energi, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penggunaan dana APBN untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di bawah naungan IKN telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sri Mulyani, dana sebesar Rp 72,1 triliun telah terserap untuk proyek-proyek IKN yang tersebar di seluruh Indonesia. Proyek-proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat sektor-sektor ekonomi yang menjadi fokus pemerintah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk mendukung proyek infrastruktur di bawah program IKN telah mengikuti mekanisme yang transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Pengungkapan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan APBN secara efisien dan efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalokasikan dana APBN untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis, pemerintah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Namun demikian, di samping manfaat yang dihasilkan, penggunaan dana APBN untuk proyek-proyek infrastruktur juga memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat guna memastikan bahwa program-program yang didukung benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, transparansi dalam penggunaan dana APBN serta pengukuran terhadap efisiensi dan efektivitas program-program infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Pengawasan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas keuangan dan masyarakat, sangat diperlukan guna memastikan bahwa dana APBN benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan dampak yang diharapkan.