Sri Mulyani Soroti Dumping, Biang Kerok PHK Industri Tekstil

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan dampak kondisi dumping terhadap industri tekstil. Diketahui bahwa gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini semakin meningkat, yang dipicu oleh persaingan bisnis yang semakin ketat dan pasokan barang yang berlebihan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa kelebihan kapasitas dalam industri tekstil di tingkat global telah mengakibatkan banyaknya praktik dumping, yakni upaya menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada harga di dalam negeri. Hal ini tentu saja berdampak besar pada perlindungan ekonomi dalam negeri.

Rapat kerja dengan DPD RI pada tanggal 19 Juni 2024 lalu, menjadi momentum bagi Sri Mulyani untuk menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Pemerintah sendiri telah melakukan pengetatan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi masalah ini. Namun, kebijakan ini dihadapi kontra dari masyarakat, terutama yang terdampak secara langsung.

Kondisi banjir produk tekstil impor di pasar dalam negeri telah membuat produk dalam negeri kalah saing, baik di pasar modern maupun tradisional. Hal ini membawa dampak serius, seperti lonjakan PHK di sektor industri tekstil. Kondisi PHK yang semakin memburuk terlihat dari data awal hingga pertengahan tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi banjir impor tekstil adalah dengan membuat aturan pengetatan terhadap barang bawaan penumpang dari luar negeri. Akan tetapi, kebijakan ini telah dibatalkan karena berbagai konsekuensi negatif, terutama terhadap penumpang yang merasa terganggu.

Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk menangani masalah tekstil dan besi baja. Hal ini menjadi fokus utama karena kondisi excess kapasitas di tingkat global telah membawa dampak serius bagi industri tekstil Indonesia.

Sri Mulyani menambahkan bahwa penanganan banjir tekstil dan produk impor ini memerlukan kerja keras dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Perlindungan ekonomi dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi tantangan persaingan global yang semakin kompleks.

Dengan upaya koordinasi yang baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, diharapkan berbagai langkah konkret dan strategis bisa segera diimplementasikan untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari praktik dumping di industri tekstil. Dukungan penuh serta keterlibatan aktif dari semua pihak akan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kondisi industri tekstil dan mencegah dampak PHK yang semakin merajalela.