Sri Mulyani Masih Bingung Kementerian Mana yang Pegang Anggaran Makanan Bergizi Gratis

Pemerintah mulai menyusun anggaran untuk mengakomodir janji-janji kampanye pangan pemimpin terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya program makanan bergizi gratis. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memastikan kementerian/lembaga mana yang memegang anggaran makanan bergizi gratis.

Menurut dia, perlu dirincikan lagi jalannya implementasi program makanan bergizi gratis."Untuk desain program penjelasannya dan bagaimana, eksekusinya itu nanti dari tim Pak Prabowo yang akan jelaskan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024). Bendahara Negara ini melanjutkan, jika memang tidak dimasukkan ke anggaran Kementerian/Lembaga, maka akan masuk Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Akan tetapi, anggaran senilai Rp 71 triliun, masih terus dibahas kepada pihak terkait termasuk ke tim Prabowo-Gibran."Tapi ya itu kita cadangkan. Itu bisa jadi masuk di dalam BUN, tapi itu kan masih sampai pertengahan Agustus RUU itu disusun," kata dia.

Sri Mulyani menegaskan program makanan bergizi gratis ini memang program jangka pendek menuju Indonesia emas. Program ini diberikan di ranah pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia sejak dini."Jadi nanti akan kami lihat dan sinkronkan bagaimana tim dari presiden terpilih menyusun program itu, apakah sudah menetapkan dalam bentuk program, di mana eksekutornya dan siapa. Itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi Rp 71 triliun. Kalau belum, ya berarti dia dicadangkan dalam BA BUN," jelas dia.

Selain itu, kebingungan terkait kementerian mana yang bertanggung jawab atas program makanan bergizi gratis juga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran. Sebagai seorang profesional di bidang keuangan, Sri Mulyani tentu memiliki keinginan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Ketidakpastian terkait penempatan anggaran ini kemungkinan akan berdampak pada proses pengawasan dan evaluasi program, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan dari program makanan bergizi gratis.

Sebagai menteri yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, Sri Mulyani perlu segera menemukan kejelasan terkait kementerian mana yang akan bertanggung jawab atas anggaran program makanan bergizi gratis. Langkah ini sangat penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program serta memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif. Terlebih lagi, program ini memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi.

Walaupun belum ada keputusan pasti terkait penempatan anggaran program makanan bergizi gratis, diharapkan Sri Mulyani dan pemerintah dapat segera menemukan solusi yang tepat. Hal ini akan memastikan kelangsungan program serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ini. Diharapkan kebingungan terkait kementerian mana yang bertanggung jawab atas program makanan bergizi gratis dapat segera teratasi demi kebaikan bersama.

Dengan adanya ketidakpastian terkait penempatan anggaran program makanan bergizi gratis, peran Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan menjadi semakin vital dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Kejelasan terkait kementerian mana yang seharusnya bertanggung jawab atas program tersebut sangat penting dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat serta kelancaran pelaksanaan program tersebut. Semoga dengan upaya keras dari Sri Mulyani dan pemerintah, program makanan bergizi gratis dapat tetap berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang membutuhkan.