Sri Mulyani: Kenaikan Belanja Bansos Rp70,5 Triliun Dalam 5 Bulan di 2024

Pemberian bantuan sosial atau bansos dari pemerintah Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan pada Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa belanja untuk bansos telah mencapai angka fantastis, yakni Rp 70,5 triliun, menunjukkan peningkatan sebesar 12,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 62,5 triliun.

Angka tersebut mendekati nominal bantuan sosial yang diucurkan pada masa awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang mencapai Rp 78,9 triliun pada periode yang sama. Hal ini menandakan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak oleh kondisi ekonomi maupun krisis kesehatan.

Sri Mulyani menekankan bahwa belanja bansos ini juga melebihi anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal hingga Mei 2024 sebesar Rp 58,4 triliun. Dalam konferensi pers daring mengenai APBN yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Juni 2024, Sri Mulyani menjelaskan, "Untuk belanja bantuan sosial, ini mencapai Rp 70,5 triliun, lebih besar dari belanja modal dan ini artinya kenaikan 12,7%."

Peningkatan belanja bansos tersebut terutama dipengaruhi oleh penyaluran bantuan sosial melalui program kartu sembako untuk dua bulan sekaligus pada Mei, yang merangkum periode untuk Mei dan Juni 2024. Secara rinci, belanja bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk program keluarga harapan dan kartu sembako mencapai Rp 37,4 triliun.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp 19,3 triliun dalam bentuk iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 96,8 juta peserta. Sementara itu, bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp 11,9 triliun, dan melalui Kementerian Agama mencapai Rp 1,6 triliun.

Pada sisi lain, bantuan sosial untuk daerah atau masyarakat yang mengalami bencana alam mencapai Rp 100 miliar yang sudah dicairkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Peningkatan signifikan dalam belanja bansos ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong konsumsi dalam perekonomian domestik. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pengelolaan dana bansos dilakukan dengan ketat dan transparan untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran.

Dengan adanya peningkatan belanja bansos yang signifikan, diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi, serta memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Meskipun pemerintah telah meningkatkan jumlah anggaran untuk bansos, namun pengawasan dan pengelolaan dana tersebut juga perlu diperketat agar tujuan dari pemberian bantuan sosial dapat optimal dan tepat sasaran. Hal ini juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, terutama lembaga pengawas dan masyarakat, untuk memastikan bahwa dana bansos benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.