Soal Rencana Pensiun Dini PLTU, Bahlil: Negara Saat Ini Sedang Butuh Uang

Rencana untuk melakukan pensiun dini pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) masih memerlukan kejelasan mengenai sumber pendanaannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa langkah tersebut bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, asalkan terdapat dukungan pembiayaan yang cukup serta bunga yang bersaing di pasar. 

“Negara saat ini sangat memerlukan dana. Apakah kita bisa pensiunkan PLTU besok pagi? Tentu saja bisa, asal ada dukungan pendanaan yang siap,” tegas Bahlil di Jakarta pada Senin (26/5). Ia mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan rencana ini, keterlibatan bank-bank dunia menjadi penting. “Bank-bank dunia perlu memberikan dana kepada Indonesia. Jika mereka siap memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah, kami bisa segera menindaklanjuti rencana pensiun,” lanjutnya.

Bahlil juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan proses pensiun dini PLTU jika sumber pembiayaannya justru akan memberikan beban lebih pada negara, masyarakat, atau kepada perusahaan listrik negara, PT PLN (Persero). Pihaknya menyadari bahwa teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pensiun dini PLTU memerlukan investasi yang tinggi. Oleh karena itu, suatu skema pendanaan yang matang dan realistis sangat penting agar langkah ini dapat terwujud tanpa ada dampak negatif yang luas. 

Saat ini, satu-satunya proyek pensiun dini PLTU yang sudah dimasukkan dalam rencana pemerintah adalah PLTU Cirebon-1. “Hanya satu yang direncanakan untuk pensiun dini, yaitu Cirebon-1. Proyek lainnya belum ada dalam rencana,” lanjut Bahlil. PLTU Cirebon-1, yang memiliki kapasitas 660 megawatt, diproyeksikan akan pensiun tujuh tahun lebih awal dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Proyek pensiun dini ini mendapat dukungan pembiayaan dari Asian Development Bank (ADB), yang menunjukkan pentingnya keterlibatan lembaga internasional dalam mendukung transisi energi Indonesia.

Dengan demikian, meskipun ada keinginan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU, keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dana serta kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengelola investasi dan mengatur strategi agar langkah transisi energi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.