Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat

Senator Filep Wamafma kini tengah memantau dengan cermat individualitas yang berkaitan dengan aspek realisasi proyek-proyek pembangunan di Provinsi Papua Barat, terutama terkait pembangunan jalan.

Melalui perhatiannya pada pembangunan jalan Kaimana-Wondama, yang menjadi sorotan beberapa media akhir-akhir ini, Filep bersikeras bahwa publik juga memiliki peran penting dalam mengawasi proyek-proyek pembangunan tersebut agar tidak terlalu bergantung pada upaya pengawasan dari pemerintah semata.

Proyek-proyek pembangunan yang menjadi fokus perhatian adalah pembangunan jalan di beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat, yang dianggarkan dari APBD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sebesar Rp 157.620.465.000.

Senator Filep menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengawasan pembangunan tersebut. Melalui pernyataannya kepada awak media pada tanggal 19 April 2024, Filep mengajak teman-teman wartawan dan masyarakat Papua Barat secara keseluruhan untuk ikut serta dalam pengawasan pembangunan ini.

Menurut Filep, banyak laporan dan pengaduan yang ia terima terkait dengan dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan jalan di wilayah Papua Barat. Hal ini mencakup aspek pemenangan tender hingga pelaksanaan proyek. Senator Filep menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses lelang atau tender diharapkan memiliki pemahaman yang baik terhadap dasar hukum yang mengaturnya.

Dia menjelaskan bahwa pada tahun 2020, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang mengatur mekanisme dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan lelang.

Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023 untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan lelang. Oleh karena itu, Filep mendorong agar kegiatan lelang dan pelaksanaan proyek di lapangan harus diawasi dengan ketat apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, Senator Filep juga turut menyampaikan informasi terkait nilai pagu paket dari beberapa tender pembangunan jalan di wilayah tersebut, di antaranya adalah Pembangunan Jalan Triton-Lobo-Werua-Sisir-Kaimana dengan nilai pagu paket sebesar Rp 49.214.552.000 miliar, Pembangunan Jalan Kaimana-Sisir-Werua-Lobo-Triton sebesar Rp 49.226.762.000 miliar, Pembangunan Jalan Werua-Sara-Batas Kabupaten Kaimana sebesar Rp 49.374.860.000 miliar, dan Pembangunan Jalan Wombu-Undurara-Batas Kabupaten Kaimana sebesar Rp 9.804.291.000 miliar.

Filep menyoroti pentingnya evaluasi yang dilakukan ulang terhadap tender pembangunan jalan di daerah tersebut dan menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk mengawasi semua tahapan dan pelaksanaan proyek dengan cermat.

Pada tahap selanjutnya, Senator Filep menekankan pentingnya pengawasan terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan jalan sebagai bentuk kontrol publik atas penggunaan anggaran pembangunan.

Menurutnya, pemerintah daerah dan lembaga legislatif di provinsi tersebut juga harus aktif dalam memeriksa serta menindaklanjuti temuan-temuan terkait proyek-proyek pembangunan tersebut.

Keterlibatan publik dalam memantau segala informasi terkait modus-modus malpraktik pembangunan jalan diharapkan dapat menjadi pemicu transparansi dan akuntabilitas serta mencegah adanya tindakan korupsi yang merugikan APBD Papua Barat.

Filep juga menekankan bahwa sebagai wakil rakyat dari Papua Barat, dirinya merasa bertanggung jawab untuk mengupayakan peningkatan efisiensi anggaran di wilayah Papua, sekaligus menekankan perlunya kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan APBD di daerah tersebut.

Namun, dalam kasus-kasus di mana ditemukan adanya penyimpangan, Filep berharap akan ada tindakan hukum yang tegas dari institusi hukum terkait, seperti kepolisian, jaksa, inspektorat, dan lembaga pemeriksa publik. Inisiatif untuk menyelidiki potensi praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah harus didukung secara aktif dan responsif oleh semua pihak terkait.

Dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan di Papua Barat, Senator Filep juga mengingatkan Pemerintah Provinsi dan DPRP Papua Barat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan penindakan terhadap dugaan praktik-praktik yang merugikan keuangan daerah. Melalui perannya sebagai Ketua Pansus Papua, Filep telah memberikan dorongan signifikan bagi perubahan dalam kebijakan pembangunan di wilayah ini.

Meskipun demikian, keberadaannya senantiasa menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil.

Senator Filep mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi dan memantau proyek-proyek pembangunan di Papua Barat agar penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan dampak positif secara nyata bagi masyarakat setempat. Inisiatif untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan proaktif ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pembangunan di Papua Barat dan menghindarkan praktek-praktek yang merugikan keuangan daerah.

Dengan demikian, sinergi antara pihak terkait yang berkomitmen dalam pengawasan proyek pembangunan diharapkan dapat menghasilkan penerapan prinsip-prinsip good governance yang kuat dalam setiap tahapan pembangunan di wilayah ini.