Sekolah Rakyat Butuh 8 Hektare Lahan untuk Menampung 1.000 Siswa

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Ipul, mengungkapkan kebutuhan mendesak untuk lahan seluas delapan hektare guna mendirikan Sekolah Rakyat. Sekolah ini direncanakan dapat menampung hingga 1.000 siswa yang meliputi tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Hal ini disampaikan oleh Gus Ipul dalam sebuah rapat di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu, 30 April 2025.

Dalam keterangan yang disampaikan, Gus Ipul menegaskan bahwa pengembangan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada ruang belajar semata, tetapi juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan yang nyaman. Ia menyatakan bahwa bangunan tersebut juga akan mencakup perumahan bagi para guru, tempat olahraga, serta sarana-sarana lainnya yang esensial bagi pengembangan pendidikan siswa.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai menteri terkait, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, serta Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo. Mereka bersama-sama melaporkan progres pembangunan Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 53 titik lokasi yang tengah dipersiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proses ini mencakup segala hal, mulai dari penyediaan sarana-prasarana seperti bangku, kursi, hingga tempat tidur untuk siswa. Ia mengungkapkan optimisme bahwa pengembangan infrastruktur pendidikan ini akan dapat memenuhi kebutuhan sejumlah 300 kabupaten, kota, dan provinsi yang telah mengusulkan pembentukan Sekolah Rakyat di wilayah mereka. 

Namun demikian, sebelum keputusan akhir diambil, Kemensos dan Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) akan melakukan survei untuk memastikan kesiapan daerah-daerah tersebut dalam menambah 53 titik yang telah diusulkan. Gus Ipul bahkan berpandangan kemungkinan pengembangan ini bisa lebih dari sekadar 53 titik, dengan perkiraan target bisa mencapai hingga 100 lokasi, tergantung pada hasil survei yang akan dilakukan dalam dua minggu mendatang.

Selain aspek infrastruktur, pemerintah juga aktif memetakan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam pengajaran di Sekolah Rakyat. Gus Ipul menjelaskan bahwa mereka telah melakukan identifikasi terhadap calon guru dan kepala sekolah yang akan mengisi posisi tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah melaksanakan pemetaan mengenai calon siswa yang layak belajar di Sekolah Rakyat tersebut. Menurutnya, prioritas utama adalah anak-anak yang berasal dari kelompok desil 1, yaitu mereka yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem.

Desil sendiri merupakan pengelompokan yang dilakukan oleh Kemensos berdasarkan data kesejahteraan rumah tangga melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam skala desil ini, desil 1 mencerminkan rumah tangga di lapisan paling bawah dari segi kesejahteraan, sedangkan desil 10 merupakan yang tertinggi.

Gus Ipul menambahkan bahwa untuk memastikan bahwa anak-anak dari desil 1 dapat berpartisipasi di Sekolah Rakyat, jajarannya akan melakukan verifikasi dengan cara mengunjungi rumah-rumah orang tua calon siswa. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kesanggupan dan kesiapan anak-anak tersebut untuk belajar di lingkungan Sekolah Rakyat yang direncanakan. 

Langkah maju ini diharapkan dapat membawa dampak positif di sektor pendidikan Indonesia, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam sebuah pernyataan sebelumnya, Gus Ipul menegaskan bahwa 53 Sekolah Rakyat ini sudah dipastikan siap untuk memulai tahun ajaran baru pada bulan Juli 2025. Pemenuhan pendidikan yang lebih merata dan inklusif menjadi salah satu fokus utama dari inisiatif ini.