Sekolah Rakyat Akan Diresmikan Presiden Prabowo pada Juli 2025 dengan 100 Titik Lokasi

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meresmikan program Sekolah Rakyat pada bulan Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam tahap pertama peluncuran ini, rencananya akan ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka, yang terdiri dari 63 titik pada tahap I dan 37 titik pada tahap II.

Di tahap awal, sebanyak 396 Rombongan Belajar (Rombel) telah direncanakan, yang akan menampung total 9.780 siswa. Siswa-siswa ini akan diorganisir ke dalam berbagai jenjang pendidikan, seperti SD, SMP, dan SMA. Proses rekrutmen untuk siswa Sekolah Rakyat telah dimulai, dengan penetapan yang dilakukan oleh kepala daerah setempat serta melalui proses home visit untuk memastikan keakuratan dan keadilan dalam seleksi.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengungkapkan pentingnya kesiapan berbagai komponen sebelum pembukaan resmi. Menurutnya, kurikulum, calon siswa, tenaga pengajar, serta sarana dan prasarana harus dipersiapkan secara matang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kendala ketika Sekolah Rakyat mulai beroperasi. "Saya berharap semua Satuan Tugas yang telah dibentuk untuk terus bersinergi, sehingga kita dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan siap untuk membuka Sekolah Rakyat pada bulan Juli mendatang," ungkap Agus Jabo dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang diadakan secara daring.

Sebagian besar titik lokasi Sekolah Rakyat pada tahap pertama ini akan ditempatkan di dalam sentra milik Kementerian Sosial (Kemensos). Agus Jabo juga menegaskan bahwa layanan Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu operasional layanan di sentra tersebut. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PLN dan Telkom, untuk memastikan ketersediaan jaringan listrik dan internet yang memadai.

Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli 2025 bersifat sementara. Agus Jabo juga menyatakan bahwa untuk Sekolah Rakyat yang bersifat permanen, diperlukan lahan seluas 8,5 hektare yang akan disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua anak Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga miskin dan ekstrem, sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dengan langkah ini, pemerintah berharap pendidikan yang layak dan akses pendidikan yang lebih merata dapat tercapai, memberikan harapan bagi masa depan anak-anak yang kurang beruntung di seluruh Indonesia.