Satu Aplikasi untuk Semua Layanan Publik, Efisien atau Risiko Baru?

Tampang.com | Pemerintah Indonesia tengah memfinalisasi rencana penggabungan semua layanan publik digital — mulai dari data kependudukan, pajak, BPJS, hingga perizinan — ke dalam satu aplikasi nasional. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi “Indonesia Digital Government”, yang diharapkan mulai diuji coba pertengahan 2025.

Namun, meski konsep integrasi ini terdengar efisien, sejumlah pakar dan masyarakat mengingatkan risiko besar, terutama soal keamanan data dan potensi penyalahgunaan informasi pribadi.

Janji Pemerintah: Praktis, Terpusat, Tanpa Ribet
Menpan-RB menyatakan bahwa sistem ini akan mempermudah masyarakat mengakses layanan secara terpadu, tanpa harus unduh banyak aplikasi atau antre di banyak instansi. Nantinya, cukup dengan satu akun dan satu login, semua layanan dasar bisa digunakan.

“Ini bukan sekadar efisiensi birokrasi, tapi lompatan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.

Kekhawatiran: Apa Jadinya Jika Sistem Ini Jebol?
Meski dianggap revolusioner, wacana ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana jika sistemnya diretas atau datanya bocor? Sejumlah kebocoran data besar dalam dua tahun terakhir — termasuk data KPU dan eHAC — membuat publik pesimistis.

“Kalau semua data disatukan, artinya satu titik celah bisa membuka semua akses kita sebagai warga negara. Itu sangat berisiko,” kata Rian Yudha, pakar keamanan siber dari CISSReC.

Efisiensi vs Kontrol Terpusat
Ada juga kekhawatiran soal potensi konsolidasi kekuasaan digital, di mana semua aktivitas digital warga diawasi lewat satu pintu. Ini bisa berdampak pada privasi dan kebebasan sipil jika tak ada transparansi dan pengawasan independen.

Masyarakat: Senang Kalau Gampang, Tapi Harus Aman dan Transparan
Sebagian warga menyambut baik rencana ini. “Kalau bisa urus BPJS, SIM, dan NPWP dalam satu aplikasi, itu sangat memudahkan. Tapi harus jelas datanya ke mana, dan siapa yang pegang,” kata Luthfi (41), warga Bekasi.

Kesimpulan
Aplikasi terintegrasi layanan publik bisa menjadi terobosan besar, tapi harus disertai jaminan keamanan digital, perlindungan data, dan kebijakan berbasis hak digital warga. Tanpa itu, efisiensi bisa berubah jadi kerentanan nasional.