Sara Dukung Penghapusan Kuota Impor, Tapi Ingatkan Ancaman bagi Pasar Lokal

Tampang.com | Wakil Ketua Komisi VII DPR, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan dukungannya atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor, khususnya untuk komoditas vital yang menyangkut hajat hidup rakyat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum untuk merusak pasar dalam negeri.


Potensi Penyalahgunaan Harus Diantisipasi

Sara menyoroti potensi penyalahgunaan kebijakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang bisa mengimpor barang jadi secara besar-besaran. Hal ini, menurutnya, berisiko menurunkan daya saing produk lokal dan melemahkan industri dalam negeri.


"Statement tersebut jangan dijadikan alasan untuk membanjiri pasar lokal dengan barang jadi impor. Itu bisa membunuh produk lokal kita," ujar politisi Partai Gerindra itu, Rabu (9/4/2025).



Peran Bea Cukai Jadi Krusial

Ia juga menekankan pentingnya peran Bea Cukai dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan penghapusan kuota. Menurutnya, pengawasan harus diperketat agar fasilitas impor bahan baku tidak disalahgunakan untuk menimbun barang jadi yang justru merugikan industri lokal.


“Bea Cukai harus memastikan bahwa fasilitas impor tidak digunakan untuk menyelundupkan barang jadi. Jangan sampai pasar kita jadi ladang dumping produk asing,” tegasnya.



Arahan Prabowo: Bebaskan Impor untuk Barang Strategis

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan penghapusan kuota impor dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta (8/4/2025). Ia menekankan bahwa langkah ini ditujukan untuk mempercepat arus perdagangan, merampingkan birokrasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.


“Kita sudah terlalu lama terjebak sistem kuota yang berbelit. Siapa pun yang mau impor, silakan. Yang penting komoditas itu menyangkut kebutuhan rakyat,” kata Prabowo.



Strategi Ekonomi Terbuka, Tapi Tetap Waspada

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi ekonomi terbuka yang ingin dibangun pemerintahan Prabowo. Namun, di tengah upaya merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Sara mengingatkan bahwa perlindungan terhadap pasar lokal juga harus menjadi prioritas utama.


Kesimpulan: Perlu Sinergi dan Pengawasan Ketat

Rahayu Saraswati menegaskan bahwa langkah Presiden merupakan niat baik untuk memperkuat perekonomian nasional. Namun, dibutuhkan pengawasan ekstra ketat agar pelaksanaannya tidak mengorbankan industri dalam negeri. Sinergi antara pemerintah, DPR, dan aparat pengawas seperti Bea Cukai harus berjalan optimal agar kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi rakyat.