Sandiaga Uno Larang Anaknya Mengikuti Beasiswa LPDP

Politikus terkemuka Sandiaga Uno baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan terkait pendidikan anaknya. Dalam sebuah pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) yang berlangsung di Malaysia pada Selasa, 24 Juni 2025, Sandiaga mengungkapkan larangannya kepada anaknya untuk mengambil beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ini menjadi topik hangat di kalangan mahasiswa dan pengamat pendidikan, apalagi mengingat LPDP merupakan salah satu program beasiswa paling bergengsi di Indonesia.

Sandiaga Uno menjelaskan bahwa larangan ini berangkat dari pandangannya mengenai keadilan akses terhadap beasiswa tersebut. "Anak saya, saya larang dapat LPDP," ucap Sandiaga seperti yang tertera dalam video reels di akun Instagram pribadinya, @sandiuno. Ia melanjutkan, "Karena saya bilang kalau kamu dapat LPDP berarti kamu ngambil jatah orang lain." Pernyataan ini menunjukkan kepedulian Sandiaga terhadap banyaknya putra-putri bangsa yang lebih membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan studi mereka. Vitamin pendidikan yang seharusnya diakses oleh lebih banyak orang kaya akan potensi di Indonesia ini, nampaknya menjadi fokus utama dalam benak sang mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tidak lama setelah pernyataan tersebut, Sandiaga berkongsi tentang prestasi akademis anak keduanya, Amyra Uno, yang baru saja lulus program master dari New York University. Dalam pandangannya, prestasi Amyra seharusnya tidak menghalangi kesempatan bagi siswa-siswa lain yang mungkin lebih pantas mendapatkan beasiswa tersebut. "Kalian yang lebih berhak gitu," ujarnya kepada para mahasiswa yang hadir di acara tersebut. Sandiaga tampaknya ingin menyoroti bahwa meskipun Amyra sudah lulus dengan baik, masih banyak anak-anak Indonesia yang juga berpotensi, dan dia merasa lebih penting untuk mendorong mereka mendapatkan kesempatan yang sama.

Sandiaga Uno juga menjelaskan betapa ketatnya kriteria penerima beasiswa LPDP. Menurutnya, hanya kurang dari satu persen rakyat Indonesia yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa ini. Oleh karena itu, ia menyebut para awardee LPDP sebagai orang-orang yang sangat beruntung. Dalam pandangan Sandi, istilah utang yang sering dihubungkan dengan beasiswa ini seharusnya tidak perlu menjadi beban pikiran. Ia lebih suka mendorong sudut pandang bahwa pengabdian kepada negara setelah menyelesaikan pendidikan dengan beasiswa LPDP merupakan bentuk tanggung jawab bagi setiap individu yang beroleh kesempatan tersebut. "Bagaimana kita tanya kepada hati kita sebagai yang memiliki keberuntungan dan keberkahan mendapat LPDP, itu untuk kontribusi kembali kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Dalam konteks yang lebih besar, isu mengenai penerima beasiswa yang tidak kembali ke Tanah Air setelah menempuh pendidikan juga tak henti-hentinya menjadi topik perdebatan. Banyak diterima bahwa banyak lulusan LPDP yang memilih untuk menetap di luar negeri, berkontribusi pada negara asing alih-alih kembali ke Indonesia. Fenomena ini semakin memperdalam diskusi mengenai tanggung jawab sosial dan komitmen moral para awardee untuk memberikan kembali kepada negara yang telah membantu biaya pendidikan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa dalam menjawab tantangan di dunia globalisasi yang semakin kompetitif, pembentukan karakter dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap negeri harus ditanamkan sejak dini.

Sandiaga juga berharap agar generasi muda dan pelajar di Indonesia lebih berpikir kritis tentang kelebihan dan kekurangan dari program beasiswa seperti LPDP. Di satu sisi, beasiswa semacam ini menghadirkan peluang emas bagi mahasiswa untuk menerima pendidikan berkualitas di luar negeri, tapi di sisi lain, ada tanggung jawab besar yang membebani mereka untuk kembali dan berkontribusi untuk kemajuan nasional. Inilah tantangan yang perlu dihadapi para penerima beasiswa dan mereka yang mempertimbangkan untuk mendaftar ke LPDP.

Bagi banyak orang tua yang mendengar pernyataan Sandiaga, ini bisa menjadi sebuah refleksi tentang bagaimana pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencapai kesuksesan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Melalui pengalaman ini, Sandiaga menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan harus diimbangi dengan pertimbangan moral, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Pesan yang disampaikan sangatlah jelas: pendidikan harus menjadi alat pemberdayaan, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk bangsa secara keseluruhan.

Pernyataan Sandiaga Uno dan larangannya kepada anaknya untuk mengambil beasiswa LPDP membuka diskusi yang lebih luas tentang nilai pendidikan, tanggung jawab sosial, dan keadilan akses pendidikan di Indonesia. Kita tidak hanya diajak untuk memikirkan tentang kesempatan pendidikan bagi anak-anak kita sendiri, tetapi juga untuk menilai kembali peran kita dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan setara untuk generasi mendatang. Seperti yang kita lihat, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat dan negara dalam menciptakan masa depan yang lebih baik.

Melalui pandangannya, Sandiaga juga berusaha untuk mengingatkan kita bahwa setiap individu yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang juga memiliki kewajiban untuk menggunakan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh demi kemakmuran tanah air. Ini adalah momen penting bagi setiap pelajar untuk menyadari bahwa beasiswa yang mereka terima bukan hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga amanah yang menuntut mereka untuk bertindak demi kebaikan bersama. Sarana pendidikan harus menjadi penciptanya para pemimpin masa depan yang tidak hanya fokus pada keberhasilan pribadi, tetapi juga pada keberhasilan kolektif sebagai wujud dari rasa nasionalisme dan cinta terhadap bangsa Indonesia.