Ridwan Kamil Terseret Kasus Bank BJB, Bahlil Mengungkapkan Akan Menyerahkan ke Proses Hukum Sepenuhnya

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait kasus yang melibatkan Ridwan Kamil, salah satu kader potensial mereka, kepada penegak hukum. Kasus yang tengah menjadi sorotan adalah dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, yang lebih dikenal dengan sebutan Bank BJB.

Dalam wawancaranya di Ponpes Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya, pada Sabtu, 15 Maret 2025, Bahlil mendorong agar setiap pihak menghormati proses hukum yang berlaku. "Kita serahkan kepada proses hukum dan kita hormati semuanya," ucapnya dengan nada tegas namun tenang. Pihaknya berkomitmen untuk mengikuti setiap perkembangan yang ada dalam isu ini, dan berharap agar proses hukum dilakukan dengan transparan dan adil.

Sementara itu, posisi Ridwan Kamil di tengah kasus ini masih belum ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memastikan akan memanggil Ridwan Kamil untuk memberikan keterangan dan melakukan klarifikasi terkait barang-barang bukti yang berhasil disita dari penggeledahan yang dilakukan di rumahnya. Hal ini menimbulkan spekulasi terkait statusnya dalam perkara ini. "Status beliau saat ini masih sebagai saksi, karena memang sampai saat ini belum ada pemanggilan resmi terkait proses penyidikan," jelas Budi Sokmo, Plh Direktur Penyidikan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 14 Maret 2025.

Pada 10 Maret 2025, KPK melaksanakan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil yang terletak di Bandung. Dari penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang yang dianggap relevan dengan pokok perkara. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menginformasikan bahwa semua barang dan dokumen yang disita sedang dalam tahap analisis lebih lanjut oleh tim investigasi. "Segala sesuatunya pasti dikaji, kami tidak serta merta mengembalikan barang yang tidak ada relevansinya," tegasnya. 

Di saat yang sama, politikus senior, Idrus Marham, memberikan dukungan pada Ridwan Kamil dan menyatakan keyakinannya bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut tidak perlu merasa khawatir menghadapi proses hukum ini. Ia berpesan agar Ridwan tetap tenang dan kooperatif terhadap KPK. Situasi ini tentu memberikan perhatian lebih bagi publik, terutama menyangkut integritas para pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka. 

Dengan terus meluasnya kasus ini, masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai status hukum Ridwan Kamil serta dampaknya terhadap karier politiknya. Masyarakat pun berharap agar lembaga penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin agar prinsip keadilan dapat tercapai. Enam tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikenal sebagai pemimpin yang inovatif dan peduli terhadap isu-isu sosial. Namun, kini, tantangan besar menghadang, dan langkah selanjutnya akan menjadi sangat krusial baik bagi dirinya pribadi maupun bagi partai politik yang diwakilinya.